Kumpulan Berita Ahok

 Haji Lulung: Kalau Ahok Berani Gugat BPK ke Pengadilan, Potong Kuping Gue

Berita Ahok - Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung Berjanjo akan memotong telinganya Jika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Berani menggugat Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) ke pengadilan terkait hasil audit pembelian sebagian lahan Rs Sumber Waras.

Sebab, Ahok sebelumnya menyebut BPK menutupi kebenaran dan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ngaco.

Berita Online - "Kalau dia berani ( Gugat BPK ke pengadilan ), bilang Ahok, gue potong kuping gue. Haji Lulung minta dipotong ( kupingnya ).

Kalau dia berani nih ke pengadilan tuntut BPK, potong kuping gue," kata Haji Lulung sambil menarik-narik telinganya di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, kamis ( 14/4/2016 ).

Haji Lulung memiliki alasan mengapa ia sampai berani mengucapkan hal itu. ia meyakini Ahok tidak akn berani menggugat BPK ke pengadilan.

Media Online - bahkan, kata Lulung, Ribuan relawannya akan turut mengantar jika Ahok mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan.

"Ayo kita kawal dan kita usung Ahok sampai ke pengadilan untuk gugat BPK. Berani enggak dia? Enggak bakal berani," kata Haji Lulung.

Kumpulan Berita Ahok

Haji Lulung minta Ahok perhatikan manusia perahu korban penggusuran

Berita Ahok - Pasca penertiban Pasar Ikan, banyak warga yang memilih tinggal di atas perahu atau biasa disebut manusia perahu. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan, pihak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah memberikan perhatian terhadap hal tersebut.

"Hari ini kita mau rapat dengan PPP, partai saya. Mereka tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kasihan mereka, tinggal di sana terus terapung di sana," kata Lulung, Kamis (14/4) saat diskusi di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (14/4).

Berita Online - Sebagai langkah ke depan menyikapi persoalan warga Pasar Ikan yang memilih tinggal di Perahu, pihaknya akan membangun hubungan komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Dia ingin Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok) perhatikan nasib manusia perahu.

"Ya kita pengen bangun komunikasi itu. Mudah-mudahan Pemda kita bisa menyediakan tempat. Tadi saya udah ngomong sama teman-teman DPRD supaya kita mengundang Walikota, Pak Gubernur untuk langkah ke depan relokasi masyarakat yang masih terapung dan tidak kebagian rusun," ucap dia.

Sebelumnya, sebagian warga memilih tinggal di atas perahu. Mereka menolak pindah ke rusun dengan pelbagai alasan. Salah satunya, mereka berdalih jarak antara rusun dengan laut jauh.

Media Online - "Manusia perahu (bertahan) karena urusan kerja di sana. Saya mau tanya, di Rusun Marunda, ada kanal banjir timur, segala macam. Ada nelayan enggak di Cilincing dan Cakung? Ada," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan fasilitas penunjang, sehingga kehidupan nelayan akan lebih baik. Semisal bus gratis dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak.

"Buat apa sengsarakan keluarga. Jadi kan ini politik namanya, sengaja tinggal di perahu, ya tinggal saja," tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan penertiban di Pasar Ikan demi melangsungkan proyek penataan kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa. Setelah bangunan liar ditertibkan, Pemprov DKI akan melakukan pemasangan sheet pile atau dinding turap mulai dari Pasar Ikan hingga menuju ke laut.

Kumpulan Berita Ahok

Jarang ikut rapat, anak buah Ahok tak tahu soal kasus reklamasi

Berita Ahok - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ), Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu persoalan kewajiban kontribusi oleh pengembang ke pemerintah provinsi di proyek reklmasi teluk Jakarta. Karena selama ini. mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak pernah menghadiri rapat soal pembahasan reperda reklami teluk Jakarta.

"Ffenggak tahu saya, tanya ke Pak Sanusi saja," ujar Heru selepas menjalani pemeriksaan di KPK sekitar pukul 18:30 WIB, Kamis ( 14/4 ).

Ketidaktahunya terkait permasalahan kewajiban kontribusi ke Pemprov DKI Jakarta itu lantaran Heru tengah menjalani pendidikan. Terlebih lagi, dia jarang mengikuti rapat pembahasan raperda zonasi tengang reklamasi. Pengembang ingin, angka itu diubah menjadi 5 persen saja.

Berita Online - Dia pun mengetahui adanya penurunan persantase kewajiban kontribusi yang harus diberikan kepada pemprov DKI mendampingi Ahok ini

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan rapreda ( Rancangan peraturan daerah ) zonasi wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil ( RZWP3K ) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Tidak hanya menetapkan tersangka KPK pun telah mengajukan enam orang yang dicegah berpergian ke luar negeri Direktorat Imigrasi.

keenam orang tersebut diantaranya Ariesman Widjaja, Presdir PT Agung Podomoro Land, Sugianto Kusuma CEO PT Agung Sedayu Group, Gerry Swasta, berlian Sekretaris Presdir Agung Podomoro Land, Sunny Tanu widjaja staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Richard Halim Kusuma Direktur PT Agung Sedayu Group.

Media Online - Pada Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kamis ( 31/4) disebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land ( APL ).

PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu, Perusahaan ii melakukan pembangun dalam proyek reklamasi itu, Perusahaan ini melakukan pembangungan pulau G Seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung podomoro Land dan Pt Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G Seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.

Kumpulan Berita Ahok

4 Sentilan Ahok untuk BPK soal Audit Sumber Waras

Berita Ahok - Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) kembali memanas. Hal ini menyusul audit BPK terkait RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Dalam hasil audit, BPK menilai ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras ( YKSW ). Pemprov DKI dianggap membeli dengan harga lebih tinggi dari seharusnya hi8ngga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Berita Online - Lahan RS Sumber Waras itu dibeli dengan harga Rp 800 miliar. Dana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014.

Namun Ahok meyakini, pembelian lahan tersebut tidak menimbulkan kerugian negara. Dia menilai audit yang dihasilkan BPK adalah sesuatu yang ngawur

Media Online - BPK pun menyerahkan hasil audit tersebut ke KPK untuk menyelidiki dugaan adanya kerugian negara dalam kasus RS Sumber Waras. Sejumlah pihak dipanggil dalam mengungkap kasus tersebut. Salah satunya adalah Ahok yang diperiksa pada Selasa 12 April 2016.

Usai digali keterangan KPK, Ahok pun menyentil BPK terkait hasil Audit tersebut. 4 Sentilan yang dilontarkan suami Veronica Tan tersebut. Apa saja? Berikut ini ulasannya

Kumpulan Berita Ahok

 Raperda disetop, Ahok tetap ngotot bikin reklamasi di pantai Jakarta

Berita Ahok - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah ( raperda ) terkait reklamasi. Dua rancangan aturan tersebut meliputi  Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( ZWP3K ).

Keputusan ini diambil sebagai dampak ditangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh KPK. Sanusi ditangkap karena diduga menerima suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land untuk mengintervensi soal raperda zonasi yang tengah dibahas DPRD DKI.

Berita Online - Kuat Dugaan, pengembang ingin menurunkan angkat kontribusi yang ada di draf raperda dari 15 persen hanya menjadi 5 persen saja. Pengembang merasa keberatan dengan syarat kontribusi 15 persen karena harus mengeluarkan kocek lebih dalam untuk setor ke Pemprov DKI.

"DPRD DKI memutuskan bahwa untuk pemabahasan Raperda tentang rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan raperda tata ruang kawasan strategis dihentikan. Tambahan surat Rapimgab akan dikirimkan ke gubernur," kata Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa ( 12/4 ).

Media Online - Rencana Pemprov DKI melakukan reklamasi ini memang banyak ditentang berbagai pihak. Khususnya para nelayan dan pegiat lingkungan yang menilai reklamasi merugikan ekosistem alam, para nelayan juga kesulitan mencari karena aktivitas pembuatan pulau itu.

Kasus M Sanusi yang melibatkan stafsus Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok ) ini membuat penolakan reklamasi semakin besar. Terlebih DPRD DKI sudah memutuskan untuk mengehentikan pembahasan raperda tentang zonasi reklamasi itu.

Namun sayang, Ahok tetap berkeras jika proyek reklamasi harus tetap berjalan meskipun, pembahasan raperda itu sudah dihentikan oleh legislatif. Dengan alasan menguntungkan. Ahok ngotot reklamasi harus terus berjalan. Pemprov justru dinilai rugi jika proyek reklamasi mangkrak.

Kumpulang Bertia Ahok

Ahok meradang Mahkamah Etik BPK tidak tanggapi aduannya

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang melihat lambannya respon Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI untuk meminta Keterangan terkait aduannya ke Mahkamah Etik BPK. 8 Bulan lamanya Ahok menunggu dan mengaku hingga sekarang belum dipanggil.

Aduan itu, kata Ahok, dikarenakan auditor BPK telah melakukan pelanggaran audit terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2014.

"Surat tersebut sudah tercatat dengan nomor pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai hari ini Agustus sampai April, Delapan bulan tidak manggil saya, terus bilang saya enggak ngikutin UU. Ini apa bos! lu kira gue takut! kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu ( 13/4 ).

Berita Online - Dengan nada emosi, dia menunjukan kertas surat aduan yang ditulisnnya pada 3 Agustus lalu ke Mahkamah Etik BPK RI. Ahok kesal lantaran tidak terima dengan laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) yang menyebut pembelian lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat ada kerugian anggaran daerah.

Dalam hasil auditnya BPK menaksir pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan daerah-daerah Rp 191 milliar dari adanya selisih angka dalam pembelian lahan yang dilakukan PT Ciptura Karya Unggul Sebesar Rp 564,355 miliar. Sedangkan angka pembelian lahan milik RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI senilai Rp 755 milliar.

BPK memang tak merinci Nilai jual Objek Pajak ( NJOP ) yang dilakukan pada saat PT Ciptura Karya unggul melakukan pembelian lahan. Harga pada saat bertransaksi dengan PT KCU, tanah permeter di hargai Rp 12 juta sesuai dengan harga tahun 2012 hingga 2013. Sedangkan pada saat Pemprov DKI melakukan pembelian harga tanah milik RS Sumber Waras sudah mencapai Rp 20 juta sesuai dengan tahun 2014.

Media Online - "Saya tulis laporan atas hasil pemeriksaan, Saya tulis begitu lengkap keberantan dan tanggapan atas substansi terhadap temuan pemeriksaan pengadaan lahan Sumber Waras sebagaimana terlampir," tegas sambil menghitung bulan Agustus 2015 hingga saat ini.

Dua minggu berselang surat aduan tersebut di balas oleh Mahkamah Etik BPK RI pada 18 Agustus 2015. Isinya adalah janji akan memintai keterangan Ahok soal keberatan yang dimaksud, Sayangnya, hingga saat ini tak kunjung dipanggil.

Kumpulan Berita Ahok

Sering Kena Razia, Tukang Ketoprak Ini Ngotot Dukung Ahok

Berita Ahok -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikenal tegas. Di era kepemimpinannya, dia sudah beberapa kali menertibkan bangunan serta pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum

Berita Online - Tak sedikit warga kesal dengan sikap arogan mantan Bupati Belitung Timur ini. Namun, seorang pedagang Ketoprak bernama Soleh yang biasanya mangkal di depan Masjid Cut Mutia, Menteng Jakarta Pusat ini justru punya pendapat lain;.

Sebagai pedagang kaki lima, dirinya memang kerap menjadi korban penertiban yang dilakukan Ahok. Kendati demikian, dirinya tetap mendukung Ahok maju sebagai Gubernur di Pilkada 2017 mendatang.

Media Online - biarin lah mas, Ahok jangan di ganggu. biar dia kerja dulu, lah wong kerjanya benar ya nggak apa-apa" ucapnya.

"Saya sih dukung dia lagi nggap apa-apa. Meski saya juga sering kena razia. Saya nonton saja sambil minum kopi sekalian mantau tiba-tiba ada Kamtib mau nertibin ," katanya lagi.