KUMPULAN BERITA AHOK

Sebut Ahok Arogan, Amien Rais : "Jika Terpilih Lagi Ahok Bakal Bengis Dan Menghina Bangsa Indonesia

Mantan Ketua MPR RI, Amien Rais Menilai Sikap Gubernur DKI Jakarta, Basuk Tjahaja Purnama alias Ahok sangat arogan, senang menantang berbagai pihak, bahkan terkesan meremehkan lembaga negara, termasuk BPK terkait kasus RS Sumber Waras.

Amien Rais mengatakan bahwa Ahok tidak layak menjadi seorang pemimpin karena lantaran sikapnya yang suka "nyeleneh"dan seringkali menimbulkan kontroversial.

Menurut dia penolakannya ini bukan masalah SARA, tapi Ahok memang tidak layak menjadi pimpinan. Dari Gubernur sampai Presiden Ahok sangat tidak pantas .Lanjutnya lagi Ahok tidak hanya sikapnya yang keras kepala, tetapi juga satu-satunya pemimpin yang merasa paling benar dan inigin memboyong kebenaran menurut kacamatanya sendiri.

 Dia pun meminta semua pihak untuk bersatu padu menghentikan sikap kontroversial Ahok akibat kata-kata serta ucapan kotor yang kerapkali dilontarkannya . Ia khawatir jika terpilih kembali menjadi Gubernur DKI, mantan Bupati Belitung Timur (Ahok) akan berkelakuan bengis, beringas dan menghina bangsa Indonesia.

KUMPULAN BERITA AHOK

Alasan Prabowo (Tak) Mau Mencalonkan Ahok Lagi

 

 Terungkap alasan kenapa Ketua Umum Partai Gerindra tidak mau lagi mencalonkan Basuki Tjahaja Purnam alias Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. 

Prabowo merasa ditinggalkan Ahok yang kini berencana maju sebagai calon independen atau non partai. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga S Uno menceritakan perihal enggannya Prabowo mengusung Ahok lagi. "Kalau Basuki (ahok) tidak meninggalkan (Gerindra) , saya calonkan lagi (jadi Gubernur DKI), "jelas Sandiaga Uno saat berkunjung ke kantor Tribun, Jakarta, Selasa (01/03/2016).

Sandiaga kini yang dipercaya Prabowo menjadi salah satu kandidat calon Gubernur DKI Jakarta menuturkan bahwa Prabowo mengatakan kepada dirinya susah mencari calon yang sebagus Ahok.

Namun Prabowo kini menjatuhkan salah satu pilihannya kepada Sandiaga Uno untuk menjadi kandidat Gerindra, lantaran menilai Sandiaga memiliki potensi yang lebih bagus daripada Ahok.

"Saya lihat tidak ada yang lebih bagus dari Basuki, kecuali kamu, "menurut  Sandiaga Uno sembari menirukan Prabowo.

Pada Pilgub DKI Jakarta 2012, koalisi PDIP-Gerindra mengusung pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Pasangan Jokowi-Ahok ini memenagi Pilkada dengan dua putaran mengalahkan pesaingnya, pasangan Fauzi Bowo - Nachrowi Ramli dengan suara sebesar 54,5 persen.

Belum tuntas masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada 9 Juli 2014 Jokowi maju menjadi calon Presiden bersama dengan Jusuf Kalla dengan mendapat suara sebesar 53,15 persen mengalahkan lawannya yakni pasangan Prabowo-Hatta Radjasa.

Sejak Jokowi maju dalam pemilihan capres, Ahok mulaiu menjauh dari partai Gerindra. Setelah Jokowi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, Ahok selaku Plt Gubernur DKI akhirnya dilantik menjadi Gubernur DKI. Selalang beberapa waktu kemudian, Ahok kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri secara resmi dari dari Partai Gerindra pada tanggal 10 September 2014 dan sejak saat itu hubungan antara Ahok - Gerindra putus.

Dengan penuh percaya diri, Ahok kini vberniat maju menjadi calon Gubernur DKI secara independen. Dukungan Ahok banyak berasal dari Teman Ahok, yang telah mengumpulkan lebih dari 600.000 KTP dari jumlah minimal 1.000.000 KTP yang harus dikumpulkan. 

Beberapa partai seperti Nasdem dan PDIP berniat meminang Ahok untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur DKI. Dilain pihak, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan dengan tegas bahwa partainya telah menutup pintu bagi Ahok dan Ahok sendiri yang sudah keluar dari partai Gerindra artinya dia sudah sejalan dengan Gerindra.

Fadli merasa masih banyak calon lain yang patut dipertimbangkan yang sekiranya dapat menyaingi Ahok. Calon terbaik hasil dari penjaringan yang dilakukan oleh DPD Gerindra DKI Jakarta akan diputuskan oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.

Partai Gerindra kini telah menjaring delapan calon yang sekiranya akan diusung dalam Pilgub DKI 2017 nanti. Mereka adalah M. Taufik, Moh Sanusi, Sandiaga Uno (Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra DKI), Ahmad Muzani (Sekjen DPP Partai Gerindra), Biem Benyamin (anggota DPR RI Partai Gerindra), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Syaefullah (Sekda DKI), dan Syafrie Sjamsoedin (mantan Pangdam Jaya).  namun Syafrie Samsoeddin dan Ridwan Kamil telah menolak maju menjadi Cagub DKI Jakarta.

Ridwan Kamil mengatakan bahwa Jokowi melihat dia dan Ahok adalah pemimpin daerah yang patut diapresiasi dan sebaiknya tidak bersaing, karena bila salah satu dari mereka kalah dan menjadi tidak berguna lagi bangsa dan negara. Hal itu sangat merugikan bangsa dan negara menurut Jokowi.

KUMPULAN BERITA AHOK

Ahok Luncurkan "Kartu jakarta One"Juni 2016

 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang biasa disapa Ahok, berencana meluncurkan Kartu Jakarta One pada Juni 2016 mendatang.

Nantinya, kartu tersebut akan diuji coba terlebih dahulu. “Juni, saya akan luncurkan Jakarta One, uji coba Jakarta One, saya harapkan 2019 seluruh Jakarta sudah bisa non-cash transaksi,” ujar Ahok di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Minggu (18/4/2016).

Kartu Jakarta One adalah kartu yang berfungsi sebagai akses beberapa program di Jakarta.

Akses itu, misalnya, untuk pembayaran retribusi rumah susun, pembayaran naik bus Transjakarta, dan lain-lain.

Data warga akan disesuaikan dengan data kependudukan di DKI sesuai dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dinas Kominfo DKI dan UPT Smart City harus membuka data agar lebih transparan. “Semua yang mau datang ke sini harus beli kartu Jakarta One. Jakarta One didukung oleh semua bank,” kata dia.

“Nah kita Juni akan launching, kalau enggak ada perubahan 2 Juni dengan BI (Bank Indonesia),” ujar Ahok.

“Kita akan mulai launching pertama memanfaatkan bus Transjakarta yang masuk rumah susun dan KJP,” tambah dia.

Dulu, Ahok sempat menargetkan kartu tersebut diluncurkan pada tahun 2017, sebelum bulan Oktober. Pasalnya, jabatan Ahokmenjadi Gubernur DKI hanya berlangsung hingga Oktober 2017.

KUMPULAN BERITA AHOK

Ini Enam Rute Baru Transjakarta yang Berlaku Mulai Senin, 25 April 2016 !!!

Mulai Senin tertanggal 25/4/2016, PT Transjakarta mengoperasikan enam rute baru perjalan hingga Depok dan Bekasi. Selama penambahan armada rute ini, Transjakarta dan beberapa pihak terkait akan terus melakukan evaluasi.

"Rencananya hari rabu atau kamis kita FGD (Focus Group Discussion) lagi .... Sambil mengevaluasi busway ke Bekasi dan Depok, "Ujar Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansah saat dihubungi pada hari Minggu 24/4/2016.

Enam rute baru Transjakarta tersebut adalah : 

1. Bekasi MM - Bundaran HI

Jalan yang dilalui : Jalan Jenderal Ahmad Yani Bekasi - Mal Mega Bekasi - Mal Metropolitan - Jalan Akses Jalan Tol Jakrta Cikampek - Pintu Tol Bekasi Barat - Jalan Tol Cikampek - Tol Jatibening - Keluar tol Halim

Halte yang disinggahi : Halte Tol Barat 1 - Halte Tol Barat 2 - Halte Transjakarta Cawang Ciliwung sampai dengan Halte Transjakarta Tegal Parang - Halte Transjakarta Jamsostek dampai dengan Halte Transjakarta Semanggi - Halte Transjakarta Benhil sampai dengan Halte Transjakarta Tosari. Bundaran HI - Bekasi MM

Jalan yang dilalui : Bundaran HI - Sudirman - Gatot Subroto - MT Haryono - Tol Halim - Tol Bekasi Barat. Halte yang disinggahi : Halte St. Sudirman - Halte Cheese Plaza - Halte Karet - Halte Semanggi - Halte Graha Unilever - Halte Kartika Candra - Halte Transjakarta Gatoto Subroto LIPI sampai dengan Halte Transjakarta BNN - Halte Tol Barat 1

2. Bekasi MM - Tanjung Priok

Jalan yang dilalui : Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi - Mal Mega Bekasi - Mal Metropolitan - Jalan Akses Jalan Tol Jakarta Cikampek - Pintu Tol Bekasi Barat - Jalan Tol Cikampek - Tol Jatibening - Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono M.Sc (Bypass) - Keluar Tol Pisangan / Jatinegara - Jalan Laksamana Yos Sudarso - Permai Koja - Jalan Enggano - Stasiun Tanjung Priok - Terminal Tanjung Priok.

Halte yang disinggahi : Halte Tol Barat 1 - Halte Tol Barat 2 - Halte Transjakarta Flyover Jatinegara sampai dengan Halte Transjakarta Koja - Halte Transjakarta Enggano sampai dengan Halte Transjakarta Tanjung Priok.

Tanjung Priok - Bekasi MM Jalan yang dilalui : Terminal Tanjung Priok - Stasiun Tanjung Priok - Halte Enggano - Permai Koja - Jalan Laksamana Yos Sudarso - DI Panjaitan - Tol Halim - Tol Jatibening - Jalan Tol Cikampek - Pintu Tol Bekasi Barat - Jalan Akses Jalan Tol Jakarta Cikampek - Mal Metropolitan - Mal Mega Bekasi - Jalan Jendral Ahmad Yani Bekasi.

Halte yang disinggahi :  Halte Transjakarta Tanjung Priok - Halte Port Medical Center - Halate Sudin Jakarta Utara - Halte Bus Sekolah - Halte Gotong Royong - Halte Transjakarta Sunter Kelapa Gading sampai dengan Halte Transjakarta Penas Kalimalang - Halte Cawang UKI - Halte Tol Barat 1

3. Bekasi Timur - Grogol

Jalan yang dilalui : Terminal Bekasi Timur - Jalan Akses Jalan Tol Jakarta Cikampek - Jalan Tol Jakarta - Tol Jatibening - Keluar toil Halim - Halte Busway Cawang Ciliwung - Jl MT Haryono - Gatot Subroto - S.Parman - Grogol 2

Halte yang disinggahi : Halte Transjakarta Cawang Ciliwung sampai dengan Halte Transjakarta Grogol 2

Grogol - Bekasi Timur. Jalan yang dilalui : Grogol 2 - Gatot Subroto - Jl MT Haryono - Halte Busway BNN - Tol Cikampek - Tol Jatibening - Tol Bekasi Timur - Cut Mutiah - Terminal Bekasi Timur.

Halte yang disinggahi : Halte Transjakarta Grogol 2 sampai dengan Halte Transjakarta BNN - Halte Tol Jatibening - Terminal Bekasi Timur.

4. Lebak Bulus - Kota

Jalan yang dilalui : Lebak Bulus - Kartini - Raya Pondok Pinang - TB . Simatupang - Pondok Indah - Raya Marga Guna - Radio Dalam Raya  - Ahmad Dahalan - Melawai Raya - Sisingamangaraja - Jend. Sudirman - M.H. Thamrin - Medan Merdeka Barat - Majapahit - Gajah Mada - Kota

Halte yang disinggahi : Halte Transjakarta Lebak Bulus - Halte Selapa - Halte Transjakarta Pondok Pinang - Halte Kartini - Halte Pondok Indah 2 - Halte Marga Guna - Halte Blok M Plaza - Halte Transjakarta Masjid Agung sampai dengan Halte Transjakarta Kota. Kota - Lebak Bulus Jalan yang dilalui : Kota - Hayam Wuruk - Majapahit - Medan Merdeka Barat - M.H Thamrin - Jend Sudirman - Sisingamangaraja - Panglima Polim - Kramat Pela - Radio Dalam - Marga Guna - Pondok Indah - Kartini - Lebak Bulus.

Halte yang disinggahi : Halte Transjakarta Kota s.d Halte Transjakarta Masjid Agung - Halte Taman Martha Tiahahu - Halte Keramat Pela - Halte Marga Guna - Halte Transjakarta Pondok Indah 2 - Halte Transjakarta Pondok Indah 1 - Halte  Transjakarta Lebak Bulus.

5. TU Gas Jiep - Lebak Bulus 

Jalan yang dilalui : TU Gas Jiep Jl. Pemuda - Jl Pramuka - Jl Proklamasi - Jl Diponegoro - Jl Imam Bonjol - Jl Sudirman - Bunderan Senayan - Jl Hang Tuah - Jl Pakubuwono 6 - Jl Leuser - Jl Bumi - Jl Kyai Maja - Taman Puring - Kebayoran Baru - Sultan Iskandar Muda - Jl Pondok Indah - Jl Kartini - Lebak Bulus

Halte yang disinggahi : Halte Transjakarta Tu Gas JIEP sampai dengan Halte Transjakarta Ps. Genjing - Halte Proklamasi - Halte Megaria - Halte SMPN 8 - Halte Gedung Wanita - Halte Museum Proklamasi - Halte KPU - Halte BBD - Halte Transjakarta Tosari sampai dengan Haklte Transjakarta Bunderan Senayan - Halte Mustopo - Halte taman Puring - Halte Transjakarta Kebayoran Lama Bungur sampai dengan Halte Transjakarta Lebak Bulus.

Lebak bulus - TU Gas JIEP Jalan yang dilalui : Lebak Bulus - Jalan Katini - Jl Raya Pondong Pinang Jl TB Simatupang - Jl Pondok Indah - Jl Iskandar Muda- Kebayoran Baru -  Jl taman Pakubuwono 6 - Jl Sisingamangaraja - Jl Sudirman Bunderan HI- Jl Imam Bonjol - Jl Diponegoro RSCM - Jl Salemba Raya - Jl Pramuka - Jl Pemuda - TU Gas

Halte yang disinggahi : Halte Selapa - Halte Transjakarta Pondok Pinang. Halte Kartini., Halte Karini , Halte transjakarta Pondok 1- Halte tansjakarta Pondok Indah 2, Halte Pondok Indah -Halte Transjakarta Tanah Kusir Kodim - Halte Transjakarta Kebayoran Lama Bungur - Halte Singgalang - Halte Paku buwono - Halte SMK 30 - Halte Sinabung - Halte Transjakarta Bunderan Sampai dengan Halte Transjakarta Tosari - Halte Imam Bonjol - Halte Kartini - Halte Taman Suropati - Halte Megaria Halte RSCM - Halte RS Carolus - Halte Transjakarta Ps. Genjing sampai dengan Halte transjakarta TuGas.

6. Manggarai - Universitas Indonesia

Jalan yang dilalui : Jl Dr Saharjo - Jl DR Supomo - Jl Taya Ps. Minggu - Poltangan - St Tanjung Barat - St Lenteng Agung - Halte Universitas Pancasila - Halte Universitas Indonesia - Universitas Indonesia - Manggarai. Jalan yang dilalui : Halte Universitas Indonesia - Halte Universitas Pancasila - St Lenteng Agung - St Tanjung Barat - Poltangan - Jl Raya Ps Minggu - Jl DR Supomo - Jl Dr Saharjo

Tolong bagikan informasi ini agar rute baru ini bisa segera diketahui oleh masyarakat pengguna angkutan umum :)

KUMPULAN BERITA AHOK

Ahok Makan Enak Saat Kondangan di Rumah Warga

Mengisi akhir pekannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memilh pergi menghadidiri kondangan acara pernikahan seorang warganya di Tegal Alur, Jakarta Barat.

Hal itu dapat kita lihat dalam foto yang diunggah Gubernur yang akrab disapa Ahok itu dalam akun FACEBOOK-nya hari ini, Sabtu tertanggal 23/04/2016.

"Sabtu 23 April 2016 menghadiri resepsi warga di Tegal Alur. Kondangan sekaligus makan siang enak. Kita jug bisa tahu keadaan lingkungan warga terawat atau tidak ", tulis Ahok dalam Facebook-nya, Basuki Tjahaja Purnama, yang disertai dengan tiga foto.

Postingan Ahok ini mendapat banyak respons. Terlihat bahwa 33 ribu memberikan tanda like (suka) (Y) dan 2.113 men-share atau membagi postingan ini.

Adapun yang merespon posting ini seperti akun Muni Hanafi dengan komentar,  "Meski bukan Gubernurku ... namun aku sangat suka gaya dan caramu melayani rakyat DKI, bersyukurlah warga DKI... bravo pak Ahok...

Sementara akun lainnya seperti akun Wati Kerikel menulis, "Mkn yg bnyk ya pak ahok. Biar ada tenaga membela kebenaran menumpasss kejahatannn...."

KUMPULAN BERITA AHOK

Banjir Seharian, Ahok Akui Peran Waduk Pluit Belum Dimaksimalkan

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengintruksikan agar aliran air di Jakarta tidak berpusat di satu rumah pompa, melainkan dibagi rata. Tujuannya agar beban air merata dan tidak tertumpuk di satu titik.

"Harusnya itu air dibagi merata. Jangan hanya ditumpuk ke satu saluran air saja," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta.

Belajar dari peristiwa banjir yang terjadi pada hari Kamis 21 April 2016 kemarin. Menurut Ahok saat itu air berkumpul hanya di satu titik, sedangkan sebenarnya, Waduk Pluit masih bisa menampung air karena ketinggian airnya masih minus 65 sentimeter. Namun, yang terjadi aliran air ke Waduk Pluit dihentikan dan dialihkan ke Ancol.

"Lalu gara-gara Waduk Pluit sudah minus 65cm, airnya dia pilih, dia buang ke Ancol. Ancol dan Gunung Sahari mana sanggup nampung banyak air coba> Kenapa enggak dari Istiqlal dibuang ke Jalan Sawo,"ujar Ahok di Balai Kota DKI.

Padahal, lanjut Ahok, banjir kemarin dapat diminimalisir apabila Waduk Pluit digunakan maksimal. Sebab, Waduk Pluit masih aman karena sudah dinormalisasi.

Selain Waduk Pluit, Ahok mencontohkan kasus Pintu Air Manggarai. Saat ini kondisi pintu air Manggarai tidak pernah lagi berada pada posisi siaga 1 karena dirinya sudah menginstruksikan pintu air selalu dibuka.

"Sama kayak kasus Manggarai kan, dulu Manggarai selalu siaga satu. Sudah itu panik tenggelam. Air sudah tinggi baru dibuka. Harusnya buka mesti secara alami dong. Bukannya ditumpuk sampai tinggi baru dibuka ya tenggelam semua," Ahok menegaskan

Kumpulan Berita Ahok

Nelayan Muara Angke ke Balai Kota Bawakan Ahok Ikan

Berita Ahok - Para nelayan Muara Angke yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional ( KNT ) membawakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ikan sebagai pembuktian mereka adalah nelayan korban reklamasi Teluk Jakarta.

Berita Online - "Kami bawakan ikan tangkapan kami sebagai bukti di Muara Angke masih ada ikan, dan kami benar adalah Nelayan Teluk Jakarta," ujar Perwakilan KNT, Iwan di Balai Kota Jakarta,Selasa (19/4/2016)

Aksi Ini dilakukan karena sebelumnya Ahok pernah menyatakan jika nelayan di Muara Angke sudah tidak ada. Sebab laut Jakarta sudah tercemar sehingga mustahil untuk mendapatkan ikan.

Ikan yang di bawa para nelayan adalah bandeng, sanbgke, dan ikan patek. Iwan menjelaskan, keadaan berubah ketika reklamasi mulai dilaksanakan. Racun yang dikeluarkan urukan pasir berpengaruh terhadap sulitnya mencari ikan dan kerang hijau.

Iwan mengatkaan, 2 tahun sebelumnya reklmasi dilakukan, nelayan bisa mendapatkan ikan 50 kilogram. Kini berkurang hingga 90 persen atau hanya bisa mendapatkan 5 kilogram perharinya.

Media Online - Namun ikan-ikan yang mereka bawa tidak diterima Ahok, melainkan oleh Kasubdit Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial kesatuan bangsa dan Politik DKI Jakarta Soni Triwibawa.

Ahok tidak menemui nelayan itu karena yakin masalah reklamasi dipolitisasi. Menurut dia, nelayan hanya ribut dengan pulau reklmasi yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan Agung Podomoro Land. Sedangkan reklamasi pulau yang lain tidak pernah diributkan.

"Mau nemuin saya urusan apa? Kalau mau berdebat, nggak bakal ketemu debatnya. Kenapa nelayan enggak pernah mau protes KBN ( Kawasan Berikat Nusasntara ) ? hanya Sedayu dan Podomoro? Nelayan nolak reklamasi tinggalkan Muara Angke, ( Sedangkan ) Muara Karang, Cakung itu reklmasi semua," tegas Ahok

Kumpulan Berita Ahok

Apa Beda Pilih Gubernur dengan Sepeda Motor? Ini Kata Ahok

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengibaratkan memilih pemimpin seperti membeli sepeda motor, "Kalau kamu punya uang Rp 10 juta, lalu bisa dapat motor Jepang, kamu beli buatan Cina yang mereknya enggak jelas, merek 'Ahok", misalnya Lu ( Anda ) pasti pilih Yamaha, Honda atau Suzuki, Kawasaki," katanya di Balai Kota, Senin, 18 April 2018.

Berita Online - Ahok mengatakan sudah tentu masyarakat memilih sepeda motor merek Jepang karena kualitasnya. Dia menganalogikan masyarakat harus memilih kualitas yang baik tapi tak harus satu golongan. Nasib lima tahun Jakarta, kata Ahok, ditentukan dalam pemilihan Gubernur DKI nanti. "Nasib kamu lima tahun itu sama, buang waktu juga sama, yakni waktu datang ke TPS ( Tempat pemungutan suara ). Pilihlah yang terbaik yang bisa mengurusi kamu," tuturnya.

Untuk maju dalam pilkada 2017, Ahok mengatakan ia tidak akan mendeklarasikan diri. Pasalnya, kata dia, setiap serangan yang dilontarkan kepadanya lewat isu-isu panas sama saja dengan kampanye. " Enggak usah deklarasi. Tiap hari orang diserang semua sudah deklarasi kok ," katanya

Media Online - Ahok menyebutkan isu yang menyerang belakangan ini tidak akan menjatuhkan citranya menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. "Santai saja, aku itu orangnya nothing to lose kok. aku enggak pernah kampanye memilih orang, 'Pilih saya! Pilih saya!' Enggak," katanya.

Ahok mengatakan, jika ada calon pemimpin yang lebih baik dan jujur daripada dia, sebaiknya masyarakat jangan memilih dia. Menurut Ahok, warga Jakarta sebaiknya mendapatkan sosok yang terbaik untuk dijadikan pemimpin, Asalkan, tidak menjual isu suku, agama, dan ras. " Tapi bukan cuma mengaku-ngaku seagama, sesuku, seras. Ya jangan dong. Kamu harus pintar sedikit," ucapnya

Kumpulan Berita Ahok

Bantah ditegur Ahok, Djarot tegaskan dukung 'Pasukan Oranye'

Berita Ahok - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat membantah dirinya kena tegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam rapat pimpinan. Hal itu terkait ucapannya yang mengkritik keberadaan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Enggak kok. Emang kenapa?" katanya di Balaikota DKI Jakarta, Senin (18/4).

Bahkan, Mantan Wali Kota Blitar ini membantah adanya beda pendapat antara dirinya dengan Ahok. Padahal sebelumnya, dia menganggap bahwa adanya pasukan oranye tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi warga Jakarta.

"Enggak ada yang beda kok. Enggak ada," tuturnya.

Berita Online - Namun dalam rapim, Djarot mengatakan, Ahok sempat menanyakan dirinya perihal perbedaan pendapat tersebut. Dan dia kembali mendukung program PPSU tersebut dengan harus mengajak masyarakat.

"Misalnya tentang pekerja PPSU. Aku bilang itu tetap diperlukan. Tetapi masyarakat jangan cuek. Turut membantu dong. Kalau bersama-sama kan bisa cepat. Itu saja yang saya jelasin," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan sebelumnya dikeluarkannya bukan karena tak setuju adanya petugas PPSU. Tetapi, dia ingin keberadaan petugas PPSU jangan membuat masyarakat manja. Kebersihan lingkungan depan rumahnya jangan diserahkan ke PPSU, karena dapat dikerjakan sendiri.

"Bukan enggak setuju PPSU. Saya setuju dengan PPSU, karena itu dibutuhkan. Tapi masyarakat harus membantu. Jangan semua diserahkan ke PPSU. Terutama di depan rumah sendirilah. Kan masih banyak yang melihat saja. Begitu saya pikir," tutupnya.

Program kebersihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) telah membawa dampak negatif bagi warga Jakarta. Sebab budaya gotong royong, seperti kerja bakti pada akhir pekan akhirnya hilang.

Media Online - Diberitakan sebelumnya, Djarot mengatakan, dengan adanya pasukan oranye ini cenderung menyebabkan warga menjadi manja. Alhasil kini warga Jakarta cenderung malas melakukan kerja bakti, lantaran semua sudah dibersihkan PPSU.

"Budaya gotong royong jangan sampai hilang. PPSU itu bisa mematikan gotong royong loh. Warga jadi tergantung pada PPSU. Warga jadi manja. Terus ketika menemukan, apa-apa langsung lapor. Kemudian lurahnya yang kena dan gaji dipotong. Kan kasihan kalau begitu," jelasnya di Jakarta, Sabtu (16/4).

Seharusnya, Djarot menilai, keberadaan PPSU hanya membantu warga dalam merawat prasarana dan saran umum. Bukan sebaliknya, di mana PPSU memegang peranan utama dalam menjaga itu semua.

"Jangan semua diserahkan kepada PPSU, tetapi warga bergotong royong bersama PPSU. Seperti kerja bakti yang diadakan setiap hari Minggu di lingkungan. Warga harus turun tangan, tidak mengandalkan PPSU," tutup mantan Bupati Blitar ini.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah mempekerjakan sebanyak 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu. Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan. Mereka juga bertugas meminimalisir genangan ketika hujan turun. PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kumpulan Berita Ahok

Ini Alasan Ahok Tak Takut Gugatan Pengembang

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak gentar, apabila ada gugatan dari pengembang.

Sebab, Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli siap menjaditameng bagi Pemprov DKI. Ahok memperkirakan moratorium reklamasi di akan berakhir dalam enam hingga tujuh bulan.

"Kalau gugat, ya gugat. Hitungan paling lama ( pembahasan regulasi ) enam sampai tujuh bulan. Enam bulan gugat nggak lucu juga. Belum selesai gugatan aturan udah keluar," Ujar Ahok di Gedung Kemenko Maritim, Jakarta, Senin ( 18/4/2016 ).

Berita Online - menurut Ahok. para pengembang akan menyetujui moratorium tersebut, daripada harus terus berpolemik.

"Saya pikir kalau pengusaha semua pikir ini bisa lebih baik, dia sudah enggak merasa, daripada jadi polemik dikejar melulu," ujar dia.

Mantan Bupati Belitng Timur itu menyatakan, keputusan para menteri terkait peraturan, justru akan menguntungkan para pengembang.

" Sekarangkan menteri sudah bantu pengusaha, supaya perdanya jelas. Kalau perda zonasi dikeluarin dari menteri kelautan segala macem, dia bisa dapet IMB," kata dia.

Media Online - "Daripada kamu sekarang ngotot, masa mau tersinggung sama putusan menko, menteri? lebih baik sekarang kita, kan ibus Susi, Siti, Rizal mau bantu. akn bisa keluarin perpres, akhirnya bisa dapat IMB, sehingga ekonomi enggak macet, jalan," Ahok menambahkan.

Terkait adanya dugaan transaksi jual beli sudah terjadi di pulau reklamasi, menurut Ahok, hal tersebut tak perlu dipusingkan.

"Kalau beli ya tunda aja, dia juga belum beli, kok. itu pulau kan enggak bisa diperjualbelikan, karena kan belum ada NJOP ( Nilai Objek Pajak ). Tapi, mereka otomatis, kayak panjer ( uang muka ) aja dulu," Ahok menandaskan.

Kumpulan Berita Ahok

Lucunya Lulung, taruhan iris kuping batal jika Ahok tak gugat BPK

Berita Ahok - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung bimbang dengan janjinya yang akan mengiris telinga jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berani menggugat hasil audit BPK ke pengadilan. Lulung meralat ucapannya soal batas waktu eksekusi iris telinga yang dijanjikan.

"Mana? Gue kasih waktu dua hari ke Ahok kok. Kalau lewat dua hari, ya enggak bisa," kata Lulung di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).

Berita Online - Pada Kamis (14/4) kemarin, saat di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Lulung sama sekali tidak memberi batas waktu kapan telinganya akan diiris. Masalah batas waktu pun diklarifikasi Lulung.

Politisi PPP ini akan memberikan batas waktu sekitar satu minggu bagi Ahok untuk berani menggugat hasil audit BPK soal Sumber Waras ke pengadilan.

"Boleh dong. Ahok saja boleh ngomong plintat plintut. Siapa bilang gue takut? Seminggu. Iya tapi dari kemarin (saat di UNJ). Dua-duanya (kuping yang diiris)," tegasnya.

Media Online - Alasan dia memberi waktu singkat itu adalah karena dia takut KPK menahan kasus ini dan menilai pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut tidak ada kejahatan atau kerugian.

"Sekarang gue klarifikasi, kalau kelamaan KPK bilang nanti ada konspirasi politik terus dia bilang enggak ada kejahatan, gue saja mati," cetus Lulung.

Dengan batas waktu itu, Ahok ditantang untuk menggugat hasil itu hingga 21 April mendatang. Jika sampai tanggal tersebut tak kunjung menggugat, katanya, nazar iris kuping itu akan hangus.

"Kalau enggak ngiris ya gue diomelin saja kan wah Haji Lulung bohong gitu kan? Enggak apa-apa. Yang penting dia berani enggak satu minggu dari kemarin gw ngomong. Enggak bisa, pokoknya dari kemarin bukan sekarang," pungkasnya.

Kumpulan Berita Ahok

MS Kaban: Ahok Bisa Membolak-balik Sebuah Berita

Berita Ahok - Ketua Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok membangun image seolah-olah tokoh yang sangat bersih. Bahkan menyerupai sosok Santo. Padahal, kata dia, kenyataannya banyak hal-hal yang tidak selalu seperti itu.

Berita Online - "Jadi sudah dibangun imej, manusia bersih, yang salah dibuat menjadi benar, yang keliru dibuat menjadi tidak keliru. Dibuat sedemikian rupa, seperti blaming game, orang bisa membolak-balik sebuah berita di media sosial, yang jelas-jelas menurut akal sehat itu keliru," ujar Kaban kepada wartawan, Ahad (17/4).

Untuk itu, Kaban mengajak segenap kader PBB merapatkan barisan. Menurut dia, tugas kader adalah mensosialisasikan supaya tetangga dan saudara di tengah masyarakat tahu, PBB tetap sebuah partai politik yang tidak pernah lalai. "PBB tidak pernah lari dari misi-misi perjuangan, ini penting," ujarnya sebagaimana telah disampaikan di Rakornas PBB 2016 di Sentul, Bogor pada 15-16 April.

Media Online - Kaban juga mengajak segenap kader berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga pintu hati para ketua umum partai lain terbuka untuk mendukung niat baik Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra maju dalam Pilgub DKI 2017.

"Mengapa saya quote, karena ini sudah terjun, sudah melangkah. Sekali mengembangkan layar, pantang untuk kembali ke pantai. Harus maju terus," ujarnya.

Yusril Ihza Mahendra mengingatkan seluruh kader untuk tetap menjaga konsistensi sehingga tujuan melakukan perubahan-perubahan politik yang besar dalam waktu singkat dapat terlaksana. "Pilkada akan kembali digelar 2017, demikian juga pemilu serentak 2019. Jadi, tidak ada pilihan lain kecuali ikut terlibat dalam agenda-agenda, baik daerah maupun yang bersifat nasional," kata Yusril.

Kumpulan Beria Ahok

Cara Ahok buat ojek online jika motor dilarang lewat jalan protokol

Berita Ahok - Berbagai cara dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk menekan kemacetan. Salah satunya dengan melakukan pembatasan untuk kendaraan roda dua di sejumlah jalan protokol.

Saat ini sudah diberlakukan larangan motor melintas di Jl MH Thamrin sampai Jl Medan Merdeka Barat. Jika cara ini sukses, ke depan, larangan melintas untuk kendaraan roda dua akan dilanjutkan di sepanjang Jalan Sudirman dan kawasan Semanggi.

Berita Online - Padahal kendaraan roda dua membantu masyarakat di tengah kemacetan ibu kota, terlebih keberadaan ojek online semakin dibutuhkan masyarakat. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan mempertimbangkan dengan membuka jalan alternatif bagi pengemudi GO-JEK. Hal ini dilakukan agar mempermudah para pengemudi tetap mendapatkan penghasilan.

"Kita lagi pertimbangkan semua gedung harus dibuka dulu pagarnya. Jadi semua GO-JEK kan bisa lewat belakang nah kalau semua pembatas pagar sudah dibuka semua kan jadi ada jalan alternatif," ujar Ahok di Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Minggu (17/4).

Menurutnya, setelah bus gratis yang disediakan Pemprov DKI telah memadai untuk mengangkut masyarakat yang akan melewati kawasan tersebut, kebijakan ini akan diterapkan.

Media Online - "Kita juga akan melepaskan bus yang lantai rendah. Supaya 10 sampai 15 menit jalan. Bukan yang Transjakarta. Kita lagi pesen. Jalur lambat dan jalur cepat mau kita potong mau dibuang dan digeser trotoar. Desain sudah ada kita mau daktingnya. Jadi Sudirman Thamrin ini belum ada daktingnya makanya kabel-kabel masih pada berantakan," jelas Ahok.

Diketahui, terhitung tanggal 17 Desember 2014 pengendara roda dua di Jakarta tidak boleh melintas di Jl Thamrin dan Jl Medan Merdeka Barat. Polantas dari Polda Metro jaya dengan sigap menjaga kawasan tersebut agar pengendara tidak melintas dan diharapkan dengan adanya peraturan ini mampu mengurangi kemacetan di ibu kota.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok dan Harry Azhar Debat, Ini Komentar Bos RS Sumber Waras

Berita Ahok - Perdebatan mengenai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras muncul di berbagai media akhir-akhir ini. Satu dari perdebatan yang muncul melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan Kepala Badan Pemeriksa Keungan Harry Azhar Azis. Keduanya berdebat tentang prosedur jual-beli lahan. 

Direktur Umum RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara tak mau ikut larut dalam perdebatan di media massa yang bersifat opini mengenai pembelian lahan rumah sakit yayasan itu. "Kalau masalah pendapat BPK saya tidak mau komentari ya. BPK maupun yang lain," kata dia di ruang pertemuan RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu, 16 April 2016.

Berita Online - Abraham hanya mengomentari hasil audit BPK mengenai dugaan adanya kerugian negara dalam proses jual beli tanah itu. "Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan?" kata dia. Pertama, kata Abraham, rumah sakit menawarkan harga lahan sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) kepada pemerintah provinsi. NJOP, kata dia, ditetapkan oleh pemerintah.

Selain tanah, Abraham sempat menawarkan bangunan di atas tanah itu senilai Rp 25 miliar. Setelah bernegosiasi, pemerintah provinsi DKI tak membayar Rp 25 miliar. "Ditambah, semua ongkos-ongkos (selama jual beli) kami yang bayar," ujar Abraham. Ia mencontohkan biaya notaris dan proses balik nama.

"Menurut saya negara sudah diuntungkan, karena tidak membayar bangunan Rp 25 miliar dan ongkos-ongkos," ujar dia. "Kami merasa tidak merugikan negara. Malah menguntungkan negara."

Media Online - Pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras memicu polemik. Badan Pemeriksa Keuangan menganggap prosedur pembelian lahan menyalahi aturan dan menduga ada kerugian negara hingga Rp 191 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus ini mulai 20 Agustus 2015.

Abraham menjelaskan, RS Sumber Waras setuju menjual sebagian lahannya kepada DKI Jakarta setelah mendapat tawaran dari Basuki Tjahaja Purnama pada 6 Juni 2014. Ahok kala itu menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Akta pelepasan hak dari rumah sakit ke Pemprov DKI diteken pada 17 Desember 2014. Dalam penjualan itu, ucap Abraham, harga tanah yang ditawarkan rumah sakit sesuai dengan NJOP PBB 2014, yakni Rp 20,7 juta per meter persegi.

Abraham juga menawarkan bangunan Rp 25 miliar untuk dibeli Pemprov. Namun, setelah bernegosiasi, penawaran itu tidak disetujui. Pemprov tak membeli bangunan rumah sakit. Total harga tanah yang dibeli Pemprov sekitar Rp 755,689 miliar. Pembayarannya melalui transfer ke Bank DKI Jakarta Yayasan Sumber Waras.

Kumpulan Berita Ahok

Djarot sebut tim oranye buatan Ahok hilangkan budaya gotong royong

Berita Ahok - Program kebersihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dianggap membawa dampak negatif bagi warga Jakarta. Sebab budaya gotong royong, seperti kerja bakti pada akhir pekan akhirnya hilang.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, dengan adanya pasukan oranye ini cenderung menyebabkan warga menjadi manja. Alhasil kini warga Jakarta cenderung malas melakukan kerja bakti, lantaran semua sudah dibersihkan PPSU.

Berita Online - "Budaya gotong royong jangan sampai hilang. PPSU itu bisa mematikan gotong royong loh. Warga jadi tergantung pada PPSU. Warga jadi manja. Terus ketika menemukan ketidakberasa, apa-apa langsung lapor. Kemudian lurahnya yang kena dan gaji dipotong. Kan kasihan kalau begitu," jelasnya di Jakarta, Sabtu (16/4).

Seharusnya, Djarot menilai, keberadaan PPSU hanya membantu warga dalam merawat prasarana dan saran umum. Bukan sebaliknya, di mana PPSU memegang peranan utama dalam menjaga itu semua.

"Jangan semua diserahkan kepada PPSU, tetapi warga bergotong royong bersama PPSU. Seperti? kerja bakti yang diadakan setiap hari Minggu di lingkungan. Warga harus turun tangan, tidak mengandalkan PPSU," tutup mantan Bupati Blitar ini.

Media Online - Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah mempekerjakan sebanyak 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu. Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan. Mereka juga bertugas meminimalisir genangan ketika hujan turun. PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kumpulan Berita Ahok

Ketua BPK Tantang Ahok Gugat Audit BPK ke Pengadilan

Berita Ahok - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak banyak bicara di media massa menyikapi audit yang dilakukan BPK soal pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Azhar menantang Ahok gugat ke pengadilan apabila audit investigasi BPK dirasa ngaco.

"Kalau meragukan audit BPK bisa saja dalam negara demokrasi. Caranya, gugat saja hasil auditnya ke pengadilan," kata Harry saat diskusi publik bertajuk 'Pro Kontra Audit Sumber Waras' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Berita Online - Harry saat menjadi pembicara di acara tersebut menjelaskan kalau BPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara.

"Banyak yang sudah melakukan gugatan kepada BPK, contohnya di Semarang. Alhamdulillah gugatan nggak berhasil, kalau Ahok merasa dirugikan ya silahkan gugat BPK ke pengadilan," jelas Harry.

Media Online - Terkait kasus Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 755 miliar, dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2014.
 
Menurut BPK, proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal. Sehingga BPK menilai pembelian lahan tersebut terindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Kumpulan Berita Ahok

Tawaran Potong Kuping Lulung Berlaku Satu Minggu ke Ahok

Berita Ahok - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana ( Lulung ) menjelaskan tawaran potong kupingnya apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan gugatan ke pengadilan hanya berlaku satu minggu dari pertama janji tersebut telontar.

Lulung sempat berjanji akan memotong kupingnya apabila Ahok berani mengajukan gugatan ke pengadilan terkait audit 'ngaco' yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan soal pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Lulung mengumbar tawaran tersebut pada Kamis, (14/4/2016), seusai menghadiri acara di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur.

Berita Online - "Siapa bilang gw takut? Seminggu! (waktunya) Iya tapi dari kemaren (pas di UNJ). Dua-duanya (kuping yang diiris)!," kata Lulung seusai menghadiri acara diskusi publik bertajuk 'Pro Kontra Audit Sumber Waras' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Lulung menjelaskan, apabila hingga tanggal 21 April 2016 mendatang Ahok tak kunjung menggugat BPK ke pengadilan, tawaran tersebut akan hangus. Di sisi lain, Lulung juga tak menyoal apabila Ahok benar akan mengajukan gugatan, namun dirinya tak merealisasikan janjinya tersebut.

"Kalau nggak ngiris ya gw diomelin saja kan paling, wah Haji Lulung bohong gitu kan? Nggak papa. Yang penting dia berani nggak satu mnggu dari kemarin gw ngomong," jelas Lulung.

Menurit Ketua DPW PPP DKI Jakarta itu, dirinya mengasih tenggat waktu untuk Ahok gugat ke pengadilan karena ia tak ingin apabila ke depan kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp191 miliar.

Media Online - "Sekarang gw klarifikasi, kalau kelamaan KPK bilang nanti ada konspirasi politik terus dia bilang nggak ada kejahatan, gw yang mati," kata Lulung.

Menanggapi tantangan Lulung tersebut, Ahok mengatakan masalah gampang dirinya menggugat BPK ke pengadilan, hanya saja ia ingin mengetahui kebenaran Lulung mengorbankan kupingnya.

"Makanya kalau soal Lulung gini saja kamu tanya dulu jelas sama dia iris (potong) kupingnya sampai dimana, sampai putus atau cuma luka dikit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4/2016).

"Kayak gitu terlalu banyak yang bohong, mau loncat Monas pernah, tanya dulu sama dia (Lulung) kalau dia udah jawab itu baru saya cari pengacara (buat ngelapor ke pengadilan), saya lapor mah gampang cuma saya nggak mau kena tipu Lulung gitu, iya kan? Mau potong satu kuping atau dua kuping itu ya?" kata Ahok menambahkan.

Kumpulan Berita Ahok

Didoakan Fadli Zon pakai rompi KPK, ini jawaban Ahok

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab sindiran Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mendoakan agar semua pihak panjang umur dan bisa menyaksikan dia menjadi tersangka di KPK. Apa jawaban Ahok?

Ahok mengaku tidak ambil pusing dengan adanya pihak yang menunggu dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras.

Berita Online - "Kita lihat saja, sama-sama umur panjang. Kita bisa lihat siapa, yang doakan saya pakai baju oranye sudah pakai pakai oranye juga. Iya kan? Yang bilang lebih bersih, sudah ketangkep juga," cetus Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4).

Ahok juga enggan mengomentari pertemuan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dengan Presiden Joko Widodo kemarin. Ahok mengaku tak merasa masalah atau pun takut bila Harry melaporkan kasus pembelian Lahan Sumber Waras kepada Jokowi.

Ahok tetap meyakini bahwa ada auditor BPK telah melakukan pelanggaran terkait hasil audit pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2014. Atas dugaan pelanggaran itu, dia tak terima dan sudaj mengirimkan surat aduan ke Mahkamah Etik BPK RI pada 18 Agustus 2015.

Media Online - "Ya enggak apa-apa bebas saja ketua BPK mau ngomong, saya enggak mau ngomentarin itu. Kalian bisa nilai saja, ya kan? Surat segala macem, makanya kalau saya komentar terlalu banyak kita berdebat di sini," kata Ahok.

Dengan mengutarakan pepatah Tiongkok, Ahok mengaku tak ingin sombong dan berbicara banyak soal siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus RS Sumber Waras itu. Ahok berujar biar waktu yang menjawab kebenaran itu.

"Ada pepatah Tiongkok, sebelum bunyi empat paku di atas peti mati kita, kita enggak usah sombong dan enggak usah ngomong. Kita umur panjang, kita saksikan kebenaran akan muncul. Saya kira itu saja," pungkasnya.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok: Menurut Presiden, Reklamasi Tidak Ada yang Salah

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melaporkan masalah reklamasi Teluk Jakarta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Ahok, secara prinsip Jokowi tidak mempermasalahkan mega proyek itu.

"Secara prinsip Presiden, reklamasi enggak ada yang salah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Berita Online - Ahok menyatakan, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI sehingga mengerti permasalahan Jakarta. "Beliau juga pernah jadi Gubernur," ujar dia.

Hanya saja, Presiden mengingatkan Ahok agar reklamasi tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan warga Jakarta.

"Asal jangan sebabkan banjir. Sesuai aturan, dan (kontribusi) biaya tambahan harus ada. Presiden saat jadi Gubernur bilang jangan kejadian bikin pulau, nanti orang yang kerja di situ dari Tangerang, Bekasi, Depok, enggak ada rumah," ucap Ahok.

Media Online - Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya sepakat untuk menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta. Hal itu terungkap dalam rapat kerja di Gedung DPR, Rabu 13 April 2016

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut terseret dalam polemik reklamasi Teluk Jakarta. Susi pun sudah mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi dalam menghadapi permasalahan ini.

Menteri Susi sebelumnya memprotes reklamasi pantai yang dilakukan Ahok. Menurut dia, reklamasi dapat menyebabkan degradasi lingkungan.

Susi juga meminta agar rencana reklamasi pulau tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Pemilik Susi Air ini juga meminta Pemprov DKI membangun waduk sebagai kompensasi program reklamasi.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok puji Menteri LHK: Bu Siti Nurbaya bantu saya soal reklamasi

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ada peran dan bantuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam menjalankan proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta. Keluarnya Keputusan Menteri No 301 Tahun 2016 diakui Ahok membantunya dalam melakukan kajian dan mengawasi reklamasi Pantura.

Ahok menyebut pemikiran Menteri Siti soal reklamasi sejalan dengannya, yakni setuju adanya reklamasi. Namun, ada kajian-kajian lingkungan yang harus diperhatikan dalam menggarap proyek ini.

Berita Online - "Ketemu ya ketemu. Kita sudah bantu kok. Bu Siti Nurbaya juga sudah bantu saya. Bu Siti Nurbaya sudah kumpulin, kita sekarang sudah ketemu kesepakatan bahwa kita bukan anti reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4).

Kata Ahok, Menteri Siti bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasturi memiliki tugas untuk memastikan agar proyek reklamasi tidak merusak atau mendegradasi lingkungan. Sehingga, dia menyambut baik pertemuan yang dinisiasi Menteri Siti dan Menteri Susi.

Pertemuan ini, rencananya akan melibatkan Kementerian KKP, KLH, Ahok dan para pengembang. Ahok pun mengaku siap bekerjasama dan berembuk.

"Yang penting reklamasi ini tidak merusak lingkungan. Makanya yang memimpin urusan ini langsung Menteri Lingkungan Hidup," terang mantan politisi Gerindra ini.

Media Online - Sebelumnya, Menteri Susi menuturkan pertemuan antara kementeriannya, KLH, Ahok, dan pengembang tersebut bertujuan untuk melobi beberapa syarat reklamasi. Menurutnya ada juga prosedur panjang yang harus dilengkapi dalam perubahan tatanan ekosistem.

"Biasanya dimulai dengan penentuan baik pemerintah pemda atau provinsi menginginkan mereklamasi suatu wilayah pesisir, pantai, atau perairan tertentu. Kalau itu kawasan besar atau strategis nasional itu ada Perpres," bebernya.

Setelah itu hasil pertemuan akan menjadi rekomendasi Presiden Jokowi dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpres). Perpres itu dibuat untuk memayungi dua kementerian.

"Perpres ini adalah payung hukum untuk menteri membuat rekomendasi pelaksanaan Amdal, dampak lingkungan daripada proses reklamasi tersebut. Sedangkan satunya lagi memayungi KKP untuk memberikan izin pelaksanaan reklamasi," tuturnya.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok sebut Menteri Susi sadar sulit hentikan reklamasi

Berita Ahok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan rekomendasi untuk menghentikan proyek reklamasi 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta. Susi menilai reklamasi itu tidak dapat dilanjutkan sebelum ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Susi menyebut bila mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur reklamasi sebagai turunan dari Perpres 122 tahun 2012, mengatur bahwa izin lokasi reklamasi dengan luas lebih besar dari 25 hektare, dia bisa memiliki izin untuk menghentikan.

Berita Ahok - Sedangkan, untuk izin pelaksanaan reklamasi dengan luas lebih dari 500 hektare membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perlu diketahui reklamasi pulai di Pantura bervariasi, mulai dari 63 hektare hingga 481 hektare dengan total seluruh pulau mencapai 5.100 hektare. Izin tiap pulau saat ini dikeluarkan terpisah.

Lalu bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama?

"Ya enggak apa-apa. Kalau rekomendasi kan, tentu Bu Susi mengerti pasti ada pertimbangan kenapa Bu Susi ada rekomendasi, karena beliau juga sadar ada kesulitan memberhentikan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4).

Ahok menilai Menteri Susi sadar bahwa dirinya sulit menghentikan reklamasi, sehingga hanya bisa memberikan rekomendasi. Ditambah, bila Ahok mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang tata ruang pantura, yang berhak memberikan izin reklamasi untuk pengembang adalah Gubernur DKI Jakarta.

"Coba kalau Bu Susi perintahkan ini sesuai (ada kewenangan memberikan izin), (artinya) harus diberhentikan, saya bisa ada dasar hukum (untuk menghentikan). Saya (bisa) berhentikan karena ada perintah ini. Karena kalau digugat, saya tanggung jawab sendiri. Itu saja," tegas Ahok.

Media Online - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para pengembang proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Hal tersebut guna meluruskan prosedur mengubah ekosistem atau pengurukan laut.

"KKP dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah berkoordinasi, dengan pemprov nanti. Tentunya ini kalau semua pihak menyadari bahwa ini perlu dijalani. Kita kan akan duduk bersama berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita kan belum duduk. Kita mungkin seminggu, 10 hari, atau 2 minggu harus duduk bersama," ujar Susi di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut Susi, sejauh ini upaya penghentian sementara proyek tersebut merupakan keputusan yang baik. Hal tersebut agar reklamasi tak hanya menjadi keuntungan pengembang properti semata.

"Ketiga memastikan bahwa kepentingan pemerintah dan publik dinomorsatukan. Tugas kementerian KLH dan KKP. Semua kewajiban harus dilakukan dulu oleh pengembang. Semestinya fasilitas publik dan kompensasi dari perubahan ekosistem itu dijalankan dulu. Memang itu konsekuensi pengembang untuk mendapatkan lahan baru yang mereka reklamasi," ungkapnya.

Menurut Susi, pertemuan antara kementeriannya, KLH, Ahok, dan pengembang tersebut untuk melobi beberapa syarat reklamasi. Menurutnya ada juga prosedur panjang yang harus dilengkapi dalam perubahan tatanan ekosistem.

Kumpulan Berita Ahok

Soal Rekomendasi Susi, Ahok: Beliau Sadar Tak Bisa Setop Reklamasi

Berita Ahok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan dirinya hanya mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian sementara Reklamasi Teluk Jakarta, bukan untuk penghentian proyek. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)?

"Beliau hanya rekomendasi loh, kalau rekomendasi hentikan itu artinya beda," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

Berita Online - Dalam pernyataan persnya sore tadi, Susi menyebut bahwa kewenangan dan tanggung jawab Reklamasi Teluk Jakarta berada di Gubernur DKI. Namun diingatkannya, untuk melakukan reklamasi, Pemprov DKI harus memerhatikan beberapa hal. Seperti Amdal dan izin rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ya enggak apa-apa. Kalau rekomendasi kan, tentu Bu Susi mengerti pasti ada pertimbangan kenapa Bu Susi ada rekomendasi," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan pembangunan pulau-pulau buatan di Jakarta tidak serta merta bisa dihentikan begitu saja. Sebab ada banyak pihak yang terlibat dan aturan di dalamnya. Rekomendasi dinilai Ahok tidak sama dengan kewenangan memberi izin.

- "Kita enggak bisa berhentikan, bisa di PTUN kita. Beliau (Susi) juga sadar ada kesulitan memberhentikan. Saya bisa digugat orang," tutur Ahok.

"Coba kalau Bu Susi perintahkan ini sesuai (ada kewenangan memberikan izin), (artinya) harus diberhentikan, saya bisa ada dasar hukum (untuk menghentikan). Saya (bisa) berhentikan karena ada perintah ini. Karena kalau digugat, saya tanggung jawab sendiri. Itu saja," tambah suami Veronica Tan itu.

Media Online - Sebelumnya Susi menyatakan sah-sah saja untuk melakukan reklamasi. Namun ia mengingatkan bahwa untuk proses pembangunan pulau buatan, dirinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi.

Landasannya adalah peraturan menteri kelautan dan perikanan sebagai turunan dari Perpres yang mengatur pengeluaran izin reklamasi. Namun hak untuk pemberian izin ini berlaku untuk lokasi reklamasi dengan luas lebih besar dari 25 hektar.

Sementara untuk pelaksanaan reklamasi lebih dari 500 hektar, KKP hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Landasan Ahok pada pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta adalah Keppres sejak era Presiden Soeharto.

"Biasanya kalau itu merupakan kawasan besar atau strategis nasional, itu ada Perpres, apalagi kalau itu di atas 25 hektar izin lokasinya dan izin pelaksanaannya di atas 50 hektar. Perpres ini adalah payung hukum untuk menteri membuat rekomendasi," terang Susi, Jumat (15/4).

Kumpulan Berita Ahok

Ahok Mengaku Tak Tahu Pertemuan Anggota DPRD dengan Aguan

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak mengetahui adanya pertemuan antara bos besar PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membahas reklamasi di pantai utara Jakarta. Anggota DPRD tersebut diduga diarahkan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Aku enggak tahu. Saya tunggu KPK. Kamu pikir, ya, kalau teman-teman DPRD itu ketemu (Aguan). Kalau saya tahu mereka, apa enggak gue habisin?" kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 15 April 2016.

Berita Online - Anggota DPRD yang disebut-sebut bertemu dengan Aguan adalah Mohamad Sangaji alias Ongen dari Fraksi Partai Hanura, Selamat Nurdin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Taufik dari Fraksi Gerindra, dan Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDIP. Anggota DPRD lain menyebut mereka sebagai "Geng STOP"—akronim dari nama empat politikus tersebut.

Aguan diduga mengundang empat anggota DPRD tersebut ke rumahnya untuk membahas kemungkinan menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen menjadi 5 persen yang berasal dari kewajiban memberikan lahan pulau. Ahok bertahan pada angka 15 persen untuk kontribusi tambahan. Tapi, dalam draf terakhir, nilai kontribusi sudah hilang dan akan diatur dalam peraturan gubernur.

Media Online - Perantara pertemuan tersebut diduga adalah Mohamad Sanusi, politikus Partai Gerindra, yang menjadi tersangka suap Rp 2 miliar. Ia dikabarkan menerima suap dari PT Agung Podomoro Land terkait dengan pulau reklamasi. KPK mendeteksi ada tiga kali distribusi suap kepada anggota DPRD melalui pimpinan Dewan.

Saat ini, pemerintah DKI memang sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun penyusunan peraturan tersebut terbilang alot karena belum sampai pada kesepakatan

Kumpulan Berita Ahok

Ini reaksi Ahok disebut BPK waktu pembayaran Sumber Waras tak lazim

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengaku tidak memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan transaksi di luar jam kerja dalam pembayaran lahan ke Yayasan Sumber Waras. Dia mengaku masalah teknis pembayaran itu bukan menjadi urusannya.

"Saya kan nggak perintah. Perintah apapun juga urusannya apa? Masa saya harus ngurusin teknis bayar-bayar, gila apa?" kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4).

Berita Online - Pernyataan ini menanggapi pernyataan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada waktu transaksi tak lazim saat proses pembayaran lahan dari Pemprov DKI ke Yayasan Sumber Waras. BPK mengungkapkan pembayaran lahan RS Sumber Waras itu dilakukan melalui unit persediaan (UP) pada 31 Desember pukul 19.00 WIB.

Ahok menjelaskan waktu transaksi pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa sebenarnya boleh dilakukan sampai pukul 24.00. Terlebih bila tenggang waktu pembayaran semakin sempit.

"Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 24.00 WIB, dan kamu mau bayar pakai cara apa kalau buru-buru," terangnya.

Media Online - Dia juga heran mengapa pembayaran lahan itu dilakukan di luar jam kerja. Padahal, Ahok mengaku sudah bersurat kepada Dinkes DKI agar mempersiapkan dari jauh hari baik anggaran dan administrasi agar tidak buru-buru.

"Kan sampai jam 12 malam boleh. Cuma kita selalu bersurat, (misalnya) tanggal 20 Desember ya, tanggal 25 Desember ya. Supaya jangan numpuk di posisi tanggal 31 Desember. Administrasinya nulisnya enggak keburu. Itu saja," tandasnya.

Terlepas dari tudingan waktu yang tak lazim, Ahok mengaku pembelian RS Sumber Waras sudah sesuai dengan Undang-undang. Ia pun enggan berdebat lagi dengan BPK soal dugaan kerugian daerah atas pembelian lahan itu.

"Cukup sudah. Jadi jangan lagi cari-cari alasan yang lain, sesuai temuan Anda kan mengatakan kerugian. Kalau nggak mau kalau ya sudah bawa ke pengadilan. Kita sudah ikuti UU," tutup orang nomor satu DKI ini.

Kumpulan Berita Ahok

Ketua BPK Harry Azhar Azis Adukan Ahok Terkait Rs Sumber Waras , Ini Reaksi Jokowi

Berita Ahok - Presiden Joko Widodo hari ini menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Merdeka. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengaku sudah melaporkan mengenai kisruh Rumah Sakit Sumber Waras kepada Presiden Jokowi.

"Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ada kerugian negara dalam kasus Sumber Waras. Itu dilaporkan juga tadi," kata Harry setelah menemui Presiden Jokowi di kompleks Istana, Kamis, 14 April 2016.

Presiden, ucap Harry, menyuruh BPK menyerahkan masalah itu kepada aparat hukum.

Berita Online -  "Serahkan kepada aparat hukum," ujar Harry menirukan Presiden. Mengenai kenaikan nilai jual obyek pajak Sumber Waras, Harry tidak mau berkomentar. Menurut dia, BPK sudah menyerahkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK, tutur dia, mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat angka tersebut. "Angkanya silakan kalau mau digugat, gugat ke pengadilan," katanya.

Hasil audit BPK atas Sumber Waras sudah diserahkan kepada KPK. Dalam auditnya, BPK menyebut pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkukuh pembelian itu tak salah. Selain itu, Ahok menyebut audit BPK keliru.

Media Online - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan BPK memang melaporkan soal kisruh Sumber Waras kepada Presiden. Tapi Pramono enggan merinci hasil pembahasan Presiden dengan BPK mengenai masalah tersebut. "Hanya menyampaikan. Kami tidak akan menyampaikan ke publik," ucapnya.

Pramono berujar, BPK hari ini menemui Presiden untuk menyerahkan hasil pemeriksaan semester kedua. BPK, tutur dia, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pemerintah daerah. "Pemda dari 539 daerah yang disampaikan. Yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian 47 persen, wajar dengan pengecualian 46 persen, dan yang tidak wajar 7 persen," katanya.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Harry didampingi sejumlah anggota BPK yang lain, yaitu Sapto Amal Damandari, Agung Firman, Agus Joko Pramono, Eddy Mulyadi Soepardi, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Bahrullah Akbar, dan Achsanul Qosasi.