Kumpulan Berita Ahok

Ahok dan Harry Azhar Debat, Ini Komentar Bos RS Sumber Waras

Berita Ahok - Perdebatan mengenai pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras muncul di berbagai media akhir-akhir ini. Satu dari perdebatan yang muncul melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama dan Kepala Badan Pemeriksa Keungan Harry Azhar Azis. Keduanya berdebat tentang prosedur jual-beli lahan. 

Direktur Umum RS Sumber Waras Abraham Tedjanegara tak mau ikut larut dalam perdebatan di media massa yang bersifat opini mengenai pembelian lahan rumah sakit yayasan itu. "Kalau masalah pendapat BPK saya tidak mau komentari ya. BPK maupun yang lain," kata dia di ruang pertemuan RS Sumber Waras, Jakarta Barat, Sabtu, 16 April 2016.

Berita Online - Abraham hanya mengomentari hasil audit BPK mengenai dugaan adanya kerugian negara dalam proses jual beli tanah itu. "Kalau kami dibilang merugikan negara, apa yang kami rugikan?" kata dia. Pertama, kata Abraham, rumah sakit menawarkan harga lahan sesuai nilai jual objek pajak (NJOP) kepada pemerintah provinsi. NJOP, kata dia, ditetapkan oleh pemerintah.

Selain tanah, Abraham sempat menawarkan bangunan di atas tanah itu senilai Rp 25 miliar. Setelah bernegosiasi, pemerintah provinsi DKI tak membayar Rp 25 miliar. "Ditambah, semua ongkos-ongkos (selama jual beli) kami yang bayar," ujar Abraham. Ia mencontohkan biaya notaris dan proses balik nama.

"Menurut saya negara sudah diuntungkan, karena tidak membayar bangunan Rp 25 miliar dan ongkos-ongkos," ujar dia. "Kami merasa tidak merugikan negara. Malah menguntungkan negara."

Media Online - Pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras memicu polemik. Badan Pemeriksa Keuangan menganggap prosedur pembelian lahan menyalahi aturan dan menduga ada kerugian negara hingga Rp 191 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi menyelidiki kasus ini mulai 20 Agustus 2015.

Abraham menjelaskan, RS Sumber Waras setuju menjual sebagian lahannya kepada DKI Jakarta setelah mendapat tawaran dari Basuki Tjahaja Purnama pada 6 Juni 2014. Ahok kala itu menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Akta pelepasan hak dari rumah sakit ke Pemprov DKI diteken pada 17 Desember 2014. Dalam penjualan itu, ucap Abraham, harga tanah yang ditawarkan rumah sakit sesuai dengan NJOP PBB 2014, yakni Rp 20,7 juta per meter persegi.

Abraham juga menawarkan bangunan Rp 25 miliar untuk dibeli Pemprov. Namun, setelah bernegosiasi, penawaran itu tidak disetujui. Pemprov tak membeli bangunan rumah sakit. Total harga tanah yang dibeli Pemprov sekitar Rp 755,689 miliar. Pembayarannya melalui transfer ke Bank DKI Jakarta Yayasan Sumber Waras.

Kumpulan Berita Ahok

Djarot sebut tim oranye buatan Ahok hilangkan budaya gotong royong

Berita Ahok - Program kebersihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dianggap membawa dampak negatif bagi warga Jakarta. Sebab budaya gotong royong, seperti kerja bakti pada akhir pekan akhirnya hilang.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, dengan adanya pasukan oranye ini cenderung menyebabkan warga menjadi manja. Alhasil kini warga Jakarta cenderung malas melakukan kerja bakti, lantaran semua sudah dibersihkan PPSU.

Berita Online - "Budaya gotong royong jangan sampai hilang. PPSU itu bisa mematikan gotong royong loh. Warga jadi tergantung pada PPSU. Warga jadi manja. Terus ketika menemukan ketidakberasa, apa-apa langsung lapor. Kemudian lurahnya yang kena dan gaji dipotong. Kan kasihan kalau begitu," jelasnya di Jakarta, Sabtu (16/4).

Seharusnya, Djarot menilai, keberadaan PPSU hanya membantu warga dalam merawat prasarana dan saran umum. Bukan sebaliknya, di mana PPSU memegang peranan utama dalam menjaga itu semua.

"Jangan semua diserahkan kepada PPSU, tetapi warga bergotong royong bersama PPSU. Seperti? kerja bakti yang diadakan setiap hari Minggu di lingkungan. Warga harus turun tangan, tidak mengandalkan PPSU," tutup mantan Bupati Blitar ini.

Media Online - Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama telah mempekerjakan sebanyak 33.099 PPSU pada Agustus 2015 lalu. Mereka ditugasi secara khusus untuk mewujudkan Kota Jakarta yang modern dan tertata rapi. PPSU ditempatkan di tiap kelurahan di Jakarta.

Ahok menugaskan PPSU untuk mewujudkan Jakarta bersih dan tidak ada puntung rokok yang berserakan. Mereka juga bertugas meminimalisir genangan ketika hujan turun. PPSU ini memperoleh gaji sebesar upah minimum provinsi, yaitu Rp 3,1 juta per bulan. Mereka juga mendapat fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Kumpulan Berita Ahok

Ketua BPK Tantang Ahok Gugat Audit BPK ke Pengadilan

Berita Ahok - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Harry Azhar Azis meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak banyak bicara di media massa menyikapi audit yang dilakukan BPK soal pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Azhar menantang Ahok gugat ke pengadilan apabila audit investigasi BPK dirasa ngaco.

"Kalau meragukan audit BPK bisa saja dalam negara demokrasi. Caranya, gugat saja hasil auditnya ke pengadilan," kata Harry saat diskusi publik bertajuk 'Pro Kontra Audit Sumber Waras' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Berita Online - Harry saat menjadi pembicara di acara tersebut menjelaskan kalau BPK diberi amanat oleh undang-undang untuk melakukan audit dan menghitung kerugian negara.

"Banyak yang sudah melakukan gugatan kepada BPK, contohnya di Semarang. Alhamdulillah gugatan nggak berhasil, kalau Ahok merasa dirugikan ya silahkan gugat BPK ke pengadilan," jelas Harry.

Media Online - Terkait kasus Sumber Waras, Pemprov DKI Jakarta membeli lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras senilai Rp 755 miliar, dananya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2014.
 
Menurut BPK, proses pengadaan lahan tak sesuai dengan prosedur. BPK menilai Pemprov DKI membeli lahan di kawasan itu dengan harga yang lebih mahal. Sehingga BPK menilai pembelian lahan tersebut terindikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Selain itu, BPK juga menemukan enam indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan tanah, yakni penyimpangan dalam tahap perencanaan, penganggaran, tim, pengadaan pembelian lahan RS Sumber Waras, penentuan harga, dan penyerahan hasil.

Kumpulan Berita Ahok

Tawaran Potong Kuping Lulung Berlaku Satu Minggu ke Ahok

Berita Ahok - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana ( Lulung ) menjelaskan tawaran potong kupingnya apabila Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengajukan gugatan ke pengadilan hanya berlaku satu minggu dari pertama janji tersebut telontar.

Lulung sempat berjanji akan memotong kupingnya apabila Ahok berani mengajukan gugatan ke pengadilan terkait audit 'ngaco' yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan soal pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras. Lulung mengumbar tawaran tersebut pada Kamis, (14/4/2016), seusai menghadiri acara di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur.

Berita Online - "Siapa bilang gw takut? Seminggu! (waktunya) Iya tapi dari kemaren (pas di UNJ). Dua-duanya (kuping yang diiris)!," kata Lulung seusai menghadiri acara diskusi publik bertajuk 'Pro Kontra Audit Sumber Waras' di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (16/4/2016).

Lulung menjelaskan, apabila hingga tanggal 21 April 2016 mendatang Ahok tak kunjung menggugat BPK ke pengadilan, tawaran tersebut akan hangus. Di sisi lain, Lulung juga tak menyoal apabila Ahok benar akan mengajukan gugatan, namun dirinya tak merealisasikan janjinya tersebut.

"Kalau nggak ngiris ya gw diomelin saja kan paling, wah Haji Lulung bohong gitu kan? Nggak papa. Yang penting dia berani nggak satu mnggu dari kemarin gw ngomong," jelas Lulung.

Menurit Ketua DPW PPP DKI Jakarta itu, dirinya mengasih tenggat waktu untuk Ahok gugat ke pengadilan karena ia tak ingin apabila ke depan kasus yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp191 miliar.

Media Online - "Sekarang gw klarifikasi, kalau kelamaan KPK bilang nanti ada konspirasi politik terus dia bilang nggak ada kejahatan, gw yang mati," kata Lulung.

Menanggapi tantangan Lulung tersebut, Ahok mengatakan masalah gampang dirinya menggugat BPK ke pengadilan, hanya saja ia ingin mengetahui kebenaran Lulung mengorbankan kupingnya.

"Makanya kalau soal Lulung gini saja kamu tanya dulu jelas sama dia iris (potong) kupingnya sampai dimana, sampai putus atau cuma luka dikit," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (15/4/2016).

"Kayak gitu terlalu banyak yang bohong, mau loncat Monas pernah, tanya dulu sama dia (Lulung) kalau dia udah jawab itu baru saya cari pengacara (buat ngelapor ke pengadilan), saya lapor mah gampang cuma saya nggak mau kena tipu Lulung gitu, iya kan? Mau potong satu kuping atau dua kuping itu ya?" kata Ahok menambahkan.

Kumpulan Berita Ahok

Didoakan Fadli Zon pakai rompi KPK, ini jawaban Ahok

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab sindiran Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang mendoakan agar semua pihak panjang umur dan bisa menyaksikan dia menjadi tersangka di KPK. Apa jawaban Ahok?

Ahok mengaku tidak ambil pusing dengan adanya pihak yang menunggu dirinya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras.

Berita Online - "Kita lihat saja, sama-sama umur panjang. Kita bisa lihat siapa, yang doakan saya pakai baju oranye sudah pakai pakai oranye juga. Iya kan? Yang bilang lebih bersih, sudah ketangkep juga," cetus Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4).

Ahok juga enggan mengomentari pertemuan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dengan Presiden Joko Widodo kemarin. Ahok mengaku tak merasa masalah atau pun takut bila Harry melaporkan kasus pembelian Lahan Sumber Waras kepada Jokowi.

Ahok tetap meyakini bahwa ada auditor BPK telah melakukan pelanggaran terkait hasil audit pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2014. Atas dugaan pelanggaran itu, dia tak terima dan sudaj mengirimkan surat aduan ke Mahkamah Etik BPK RI pada 18 Agustus 2015.

Media Online - "Ya enggak apa-apa bebas saja ketua BPK mau ngomong, saya enggak mau ngomentarin itu. Kalian bisa nilai saja, ya kan? Surat segala macem, makanya kalau saya komentar terlalu banyak kita berdebat di sini," kata Ahok.

Dengan mengutarakan pepatah Tiongkok, Ahok mengaku tak ingin sombong dan berbicara banyak soal siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus RS Sumber Waras itu. Ahok berujar biar waktu yang menjawab kebenaran itu.

"Ada pepatah Tiongkok, sebelum bunyi empat paku di atas peti mati kita, kita enggak usah sombong dan enggak usah ngomong. Kita umur panjang, kita saksikan kebenaran akan muncul. Saya kira itu saja," pungkasnya.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok: Menurut Presiden, Reklamasi Tidak Ada yang Salah

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok telah melaporkan masalah reklamasi Teluk Jakarta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Ahok, secara prinsip Jokowi tidak mempermasalahkan mega proyek itu.

"Secara prinsip Presiden, reklamasi enggak ada yang salah," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Berita Online - Ahok menyatakan, Jokowi pernah menjabat sebagai Gubernur DKI sehingga mengerti permasalahan Jakarta. "Beliau juga pernah jadi Gubernur," ujar dia.

Hanya saja, Presiden mengingatkan Ahok agar reklamasi tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan warga Jakarta.

"Asal jangan sebabkan banjir. Sesuai aturan, dan (kontribusi) biaya tambahan harus ada. Presiden saat jadi Gubernur bilang jangan kejadian bikin pulau, nanti orang yang kerja di situ dari Tangerang, Bekasi, Depok, enggak ada rumah," ucap Ahok.

Media Online - Komisi IV DPR bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya sepakat untuk menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta. Hal itu terungkap dalam rapat kerja di Gedung DPR, Rabu 13 April 2016

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ikut terseret dalam polemik reklamasi Teluk Jakarta. Susi pun sudah mendapat pesan khusus dari Presiden Jokowi dalam menghadapi permasalahan ini.

Menteri Susi sebelumnya memprotes reklamasi pantai yang dilakukan Ahok. Menurut dia, reklamasi dapat menyebabkan degradasi lingkungan.

Susi juga meminta agar rencana reklamasi pulau tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Pemilik Susi Air ini juga meminta Pemprov DKI membangun waduk sebagai kompensasi program reklamasi.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok puji Menteri LHK: Bu Siti Nurbaya bantu saya soal reklamasi

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan ada peran dan bantuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya dalam menjalankan proyek reklamasi 17 pulau di pantai utara Jakarta. Keluarnya Keputusan Menteri No 301 Tahun 2016 diakui Ahok membantunya dalam melakukan kajian dan mengawasi reklamasi Pantura.

Ahok menyebut pemikiran Menteri Siti soal reklamasi sejalan dengannya, yakni setuju adanya reklamasi. Namun, ada kajian-kajian lingkungan yang harus diperhatikan dalam menggarap proyek ini.

Berita Online - "Ketemu ya ketemu. Kita sudah bantu kok. Bu Siti Nurbaya juga sudah bantu saya. Bu Siti Nurbaya sudah kumpulin, kita sekarang sudah ketemu kesepakatan bahwa kita bukan anti reklamasi," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4).

Kata Ahok, Menteri Siti bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasturi memiliki tugas untuk memastikan agar proyek reklamasi tidak merusak atau mendegradasi lingkungan. Sehingga, dia menyambut baik pertemuan yang dinisiasi Menteri Siti dan Menteri Susi.

Pertemuan ini, rencananya akan melibatkan Kementerian KKP, KLH, Ahok dan para pengembang. Ahok pun mengaku siap bekerjasama dan berembuk.

"Yang penting reklamasi ini tidak merusak lingkungan. Makanya yang memimpin urusan ini langsung Menteri Lingkungan Hidup," terang mantan politisi Gerindra ini.

Media Online - Sebelumnya, Menteri Susi menuturkan pertemuan antara kementeriannya, KLH, Ahok, dan pengembang tersebut bertujuan untuk melobi beberapa syarat reklamasi. Menurutnya ada juga prosedur panjang yang harus dilengkapi dalam perubahan tatanan ekosistem.

"Biasanya dimulai dengan penentuan baik pemerintah pemda atau provinsi menginginkan mereklamasi suatu wilayah pesisir, pantai, atau perairan tertentu. Kalau itu kawasan besar atau strategis nasional itu ada Perpres," bebernya.

Setelah itu hasil pertemuan akan menjadi rekomendasi Presiden Jokowi dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah (Perpres). Perpres itu dibuat untuk memayungi dua kementerian.

"Perpres ini adalah payung hukum untuk menteri membuat rekomendasi pelaksanaan Amdal, dampak lingkungan daripada proses reklamasi tersebut. Sedangkan satunya lagi memayungi KKP untuk memberikan izin pelaksanaan reklamasi," tuturnya.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok sebut Menteri Susi sadar sulit hentikan reklamasi

Berita Ahok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan rekomendasi untuk menghentikan proyek reklamasi 17 pulau buatan di pantai utara Jakarta. Susi menilai reklamasi itu tidak dapat dilanjutkan sebelum ada rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

Susi menyebut bila mengacu pada peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur reklamasi sebagai turunan dari Perpres 122 tahun 2012, mengatur bahwa izin lokasi reklamasi dengan luas lebih besar dari 25 hektare, dia bisa memiliki izin untuk menghentikan.

Berita Ahok - Sedangkan, untuk izin pelaksanaan reklamasi dengan luas lebih dari 500 hektare membutuhkan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Perlu diketahui reklamasi pulai di Pantura bervariasi, mulai dari 63 hektare hingga 481 hektare dengan total seluruh pulau mencapai 5.100 hektare. Izin tiap pulau saat ini dikeluarkan terpisah.

Lalu bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama?

"Ya enggak apa-apa. Kalau rekomendasi kan, tentu Bu Susi mengerti pasti ada pertimbangan kenapa Bu Susi ada rekomendasi, karena beliau juga sadar ada kesulitan memberhentikan," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (15/4).

Ahok menilai Menteri Susi sadar bahwa dirinya sulit menghentikan reklamasi, sehingga hanya bisa memberikan rekomendasi. Ditambah, bila Ahok mengacu pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang tata ruang pantura, yang berhak memberikan izin reklamasi untuk pengembang adalah Gubernur DKI Jakarta.

"Coba kalau Bu Susi perintahkan ini sesuai (ada kewenangan memberikan izin), (artinya) harus diberhentikan, saya bisa ada dasar hukum (untuk menghentikan). Saya (bisa) berhentikan karena ada perintah ini. Karena kalau digugat, saya tanggung jawab sendiri. Itu saja," tegas Ahok.

Media Online - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan para pengembang proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Hal tersebut guna meluruskan prosedur mengubah ekosistem atau pengurukan laut.

"KKP dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sudah berkoordinasi, dengan pemprov nanti. Tentunya ini kalau semua pihak menyadari bahwa ini perlu dijalani. Kita kan akan duduk bersama berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita kan belum duduk. Kita mungkin seminggu, 10 hari, atau 2 minggu harus duduk bersama," ujar Susi di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (15/4).

Menurut Susi, sejauh ini upaya penghentian sementara proyek tersebut merupakan keputusan yang baik. Hal tersebut agar reklamasi tak hanya menjadi keuntungan pengembang properti semata.

"Ketiga memastikan bahwa kepentingan pemerintah dan publik dinomorsatukan. Tugas kementerian KLH dan KKP. Semua kewajiban harus dilakukan dulu oleh pengembang. Semestinya fasilitas publik dan kompensasi dari perubahan ekosistem itu dijalankan dulu. Memang itu konsekuensi pengembang untuk mendapatkan lahan baru yang mereka reklamasi," ungkapnya.

Menurut Susi, pertemuan antara kementeriannya, KLH, Ahok, dan pengembang tersebut untuk melobi beberapa syarat reklamasi. Menurutnya ada juga prosedur panjang yang harus dilengkapi dalam perubahan tatanan ekosistem.

Kumpulan Berita Ahok

Soal Rekomendasi Susi, Ahok: Beliau Sadar Tak Bisa Setop Reklamasi

Berita Ahok - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan dirinya hanya mengeluarkan rekomendasi untuk penghentian sementara Reklamasi Teluk Jakarta, bukan untuk penghentian proyek. Bagaimana tanggapan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok)?

"Beliau hanya rekomendasi loh, kalau rekomendasi hentikan itu artinya beda," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/4/2016).

Berita Online - Dalam pernyataan persnya sore tadi, Susi menyebut bahwa kewenangan dan tanggung jawab Reklamasi Teluk Jakarta berada di Gubernur DKI. Namun diingatkannya, untuk melakukan reklamasi, Pemprov DKI harus memerhatikan beberapa hal. Seperti Amdal dan izin rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Ya enggak apa-apa. Kalau rekomendasi kan, tentu Bu Susi mengerti pasti ada pertimbangan kenapa Bu Susi ada rekomendasi," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menyatakan pembangunan pulau-pulau buatan di Jakarta tidak serta merta bisa dihentikan begitu saja. Sebab ada banyak pihak yang terlibat dan aturan di dalamnya. Rekomendasi dinilai Ahok tidak sama dengan kewenangan memberi izin.

- "Kita enggak bisa berhentikan, bisa di PTUN kita. Beliau (Susi) juga sadar ada kesulitan memberhentikan. Saya bisa digugat orang," tutur Ahok.

"Coba kalau Bu Susi perintahkan ini sesuai (ada kewenangan memberikan izin), (artinya) harus diberhentikan, saya bisa ada dasar hukum (untuk menghentikan). Saya (bisa) berhentikan karena ada perintah ini. Karena kalau digugat, saya tanggung jawab sendiri. Itu saja," tambah suami Veronica Tan itu.

Media Online - Sebelumnya Susi menyatakan sah-sah saja untuk melakukan reklamasi. Namun ia mengingatkan bahwa untuk proses pembangunan pulau buatan, dirinya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi.

Landasannya adalah peraturan menteri kelautan dan perikanan sebagai turunan dari Perpres yang mengatur pengeluaran izin reklamasi. Namun hak untuk pemberian izin ini berlaku untuk lokasi reklamasi dengan luas lebih besar dari 25 hektar.

Sementara untuk pelaksanaan reklamasi lebih dari 500 hektar, KKP hanya punya kewenangan untuk memberikan rekomendasi. Landasan Ahok pada pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta adalah Keppres sejak era Presiden Soeharto.

"Biasanya kalau itu merupakan kawasan besar atau strategis nasional, itu ada Perpres, apalagi kalau itu di atas 25 hektar izin lokasinya dan izin pelaksanaannya di atas 50 hektar. Perpres ini adalah payung hukum untuk menteri membuat rekomendasi," terang Susi, Jumat (15/4).

Kumpulan Berita Ahok

Ahok Mengaku Tak Tahu Pertemuan Anggota DPRD dengan Aguan

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan tidak mengetahui adanya pertemuan antara bos besar PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan, dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membahas reklamasi di pantai utara Jakarta. Anggota DPRD tersebut diduga diarahkan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

"Aku enggak tahu. Saya tunggu KPK. Kamu pikir, ya, kalau teman-teman DPRD itu ketemu (Aguan). Kalau saya tahu mereka, apa enggak gue habisin?" kata Ahok di Balai Kota, Jumat, 15 April 2016.

Berita Online - Anggota DPRD yang disebut-sebut bertemu dengan Aguan adalah Mohamad Sangaji alias Ongen dari Fraksi Partai Hanura, Selamat Nurdin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mohamad Taufik dari Fraksi Gerindra, dan Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDIP. Anggota DPRD lain menyebut mereka sebagai "Geng STOP"—akronim dari nama empat politikus tersebut.

Aguan diduga mengundang empat anggota DPRD tersebut ke rumahnya untuk membahas kemungkinan menurunkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen menjadi 5 persen yang berasal dari kewajiban memberikan lahan pulau. Ahok bertahan pada angka 15 persen untuk kontribusi tambahan. Tapi, dalam draf terakhir, nilai kontribusi sudah hilang dan akan diatur dalam peraturan gubernur.

Media Online - Perantara pertemuan tersebut diduga adalah Mohamad Sanusi, politikus Partai Gerindra, yang menjadi tersangka suap Rp 2 miliar. Ia dikabarkan menerima suap dari PT Agung Podomoro Land terkait dengan pulau reklamasi. KPK mendeteksi ada tiga kali distribusi suap kepada anggota DPRD melalui pimpinan Dewan.

Saat ini, pemerintah DKI memang sedang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta (RTRKSPJ) serta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun penyusunan peraturan tersebut terbilang alot karena belum sampai pada kesepakatan

Kumpulan Berita Ahok

Ini reaksi Ahok disebut BPK waktu pembayaran Sumber Waras tak lazim

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) mengaku tidak memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk melakukan transaksi di luar jam kerja dalam pembayaran lahan ke Yayasan Sumber Waras. Dia mengaku masalah teknis pembayaran itu bukan menjadi urusannya.

"Saya kan nggak perintah. Perintah apapun juga urusannya apa? Masa saya harus ngurusin teknis bayar-bayar, gila apa?" kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat (15/4).

Berita Online - Pernyataan ini menanggapi pernyataan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut ada waktu transaksi tak lazim saat proses pembayaran lahan dari Pemprov DKI ke Yayasan Sumber Waras. BPK mengungkapkan pembayaran lahan RS Sumber Waras itu dilakukan melalui unit persediaan (UP) pada 31 Desember pukul 19.00 WIB.

Ahok menjelaskan waktu transaksi pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa sebenarnya boleh dilakukan sampai pukul 24.00. Terlebih bila tenggang waktu pembayaran semakin sempit.

"Sekarang kalau kamu boleh bayar sampai tanggal 31 malam jam 24.00 WIB, dan kamu mau bayar pakai cara apa kalau buru-buru," terangnya.

Media Online - Dia juga heran mengapa pembayaran lahan itu dilakukan di luar jam kerja. Padahal, Ahok mengaku sudah bersurat kepada Dinkes DKI agar mempersiapkan dari jauh hari baik anggaran dan administrasi agar tidak buru-buru.

"Kan sampai jam 12 malam boleh. Cuma kita selalu bersurat, (misalnya) tanggal 20 Desember ya, tanggal 25 Desember ya. Supaya jangan numpuk di posisi tanggal 31 Desember. Administrasinya nulisnya enggak keburu. Itu saja," tandasnya.

Terlepas dari tudingan waktu yang tak lazim, Ahok mengaku pembelian RS Sumber Waras sudah sesuai dengan Undang-undang. Ia pun enggan berdebat lagi dengan BPK soal dugaan kerugian daerah atas pembelian lahan itu.

"Cukup sudah. Jadi jangan lagi cari-cari alasan yang lain, sesuai temuan Anda kan mengatakan kerugian. Kalau nggak mau kalau ya sudah bawa ke pengadilan. Kita sudah ikuti UU," tutup orang nomor satu DKI ini.

Kumpulan Berita Ahok

Ketua BPK Harry Azhar Azis Adukan Ahok Terkait Rs Sumber Waras , Ini Reaksi Jokowi

Berita Ahok - Presiden Joko Widodo hari ini menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Istana Merdeka. Ketua BPK Harry Azhar Azis mengaku sudah melaporkan mengenai kisruh Rumah Sakit Sumber Waras kepada Presiden Jokowi.

"Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa ada kerugian negara dalam kasus Sumber Waras. Itu dilaporkan juga tadi," kata Harry setelah menemui Presiden Jokowi di kompleks Istana, Kamis, 14 April 2016.

Presiden, ucap Harry, menyuruh BPK menyerahkan masalah itu kepada aparat hukum.

Berita Online -  "Serahkan kepada aparat hukum," ujar Harry menirukan Presiden. Mengenai kenaikan nilai jual obyek pajak Sumber Waras, Harry tidak mau berkomentar. Menurut dia, BPK sudah menyerahkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK, tutur dia, mempersilakan jika ada pihak yang ingin menggugat angka tersebut. "Angkanya silakan kalau mau digugat, gugat ke pengadilan," katanya.

Hasil audit BPK atas Sumber Waras sudah diserahkan kepada KPK. Dalam auditnya, BPK menyebut pembelian lahan Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi merugikan negara sekitar Rp 191 miliar. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkukuh pembelian itu tak salah. Selain itu, Ahok menyebut audit BPK keliru.

Media Online - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan BPK memang melaporkan soal kisruh Sumber Waras kepada Presiden. Tapi Pramono enggan merinci hasil pembahasan Presiden dengan BPK mengenai masalah tersebut. "Hanya menyampaikan. Kami tidak akan menyampaikan ke publik," ucapnya.

Pramono berujar, BPK hari ini menemui Presiden untuk menyerahkan hasil pemeriksaan semester kedua. BPK, tutur dia, menyerahkan hasil pemeriksaan atas pemerintah daerah. "Pemda dari 539 daerah yang disampaikan. Yang mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian 47 persen, wajar dengan pengecualian 46 persen, dan yang tidak wajar 7 persen," katanya.

Dalam pertemuan dengan Presiden, Harry didampingi sejumlah anggota BPK yang lain, yaitu Sapto Amal Damandari, Agung Firman, Agus Joko Pramono, Eddy Mulyadi Soepardi, Rizal Djalil, Moermahadi Soerja Djanegara, Bahrullah Akbar, dan Achsanul Qosasi.

Kumpulan Berita Ahok

 Haji Lulung: Kalau Ahok Berani Gugat BPK ke Pengadilan, Potong Kuping Gue

Berita Ahok - Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana yang akrab disapa Haji Lulung Berjanjo akan memotong telinganya Jika Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Berani menggugat Badan Pemeriksaan Keuangan ( BPK ) ke pengadilan terkait hasil audit pembelian sebagian lahan Rs Sumber Waras.

Sebab, Ahok sebelumnya menyebut BPK menutupi kebenaran dan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras ngaco.

Berita Online - "Kalau dia berani ( Gugat BPK ke pengadilan ), bilang Ahok, gue potong kuping gue. Haji Lulung minta dipotong ( kupingnya ).

Kalau dia berani nih ke pengadilan tuntut BPK, potong kuping gue," kata Haji Lulung sambil menarik-narik telinganya di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, kamis ( 14/4/2016 ).

Haji Lulung memiliki alasan mengapa ia sampai berani mengucapkan hal itu. ia meyakini Ahok tidak akn berani menggugat BPK ke pengadilan.

Media Online - bahkan, kata Lulung, Ribuan relawannya akan turut mengantar jika Ahok mengajukan gugatan tersebut ke pengadilan.

"Ayo kita kawal dan kita usung Ahok sampai ke pengadilan untuk gugat BPK. Berani enggak dia? Enggak bakal berani," kata Haji Lulung.

Kumpulan Berita Ahok

Haji Lulung minta Ahok perhatikan manusia perahu korban penggusuran

Berita Ahok - Pasca penertiban Pasar Ikan, banyak warga yang memilih tinggal di atas perahu atau biasa disebut manusia perahu. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias Lulung mengatakan, pihak DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah memberikan perhatian terhadap hal tersebut.

"Hari ini kita mau rapat dengan PPP, partai saya. Mereka tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Kasihan mereka, tinggal di sana terus terapung di sana," kata Lulung, Kamis (14/4) saat diskusi di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (14/4).

Berita Online - Sebagai langkah ke depan menyikapi persoalan warga Pasar Ikan yang memilih tinggal di Perahu, pihaknya akan membangun hubungan komunikasi dengan Pemprov DKI Jakarta. Dia ingin Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok) perhatikan nasib manusia perahu.

"Ya kita pengen bangun komunikasi itu. Mudah-mudahan Pemda kita bisa menyediakan tempat. Tadi saya udah ngomong sama teman-teman DPRD supaya kita mengundang Walikota, Pak Gubernur untuk langkah ke depan relokasi masyarakat yang masih terapung dan tidak kebagian rusun," ucap dia.

Sebelumnya, sebagian warga memilih tinggal di atas perahu. Mereka menolak pindah ke rusun dengan pelbagai alasan. Salah satunya, mereka berdalih jarak antara rusun dengan laut jauh.

Media Online - "Manusia perahu (bertahan) karena urusan kerja di sana. Saya mau tanya, di Rusun Marunda, ada kanal banjir timur, segala macam. Ada nelayan enggak di Cilincing dan Cakung? Ada," kata Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan fasilitas penunjang, sehingga kehidupan nelayan akan lebih baik. Semisal bus gratis dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk anak-anak.

"Buat apa sengsarakan keluarga. Jadi kan ini politik namanya, sengaja tinggal di perahu, ya tinggal saja," tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta terus melakukan penertiban di Pasar Ikan demi melangsungkan proyek penataan kawasan Wisata Bahari Sunda Kelapa. Setelah bangunan liar ditertibkan, Pemprov DKI akan melakukan pemasangan sheet pile atau dinding turap mulai dari Pasar Ikan hingga menuju ke laut.

Kumpulan Berita Ahok

Jarang ikut rapat, anak buah Ahok tak tahu soal kasus reklamasi

Berita Ahok - Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ), Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu persoalan kewajiban kontribusi oleh pengembang ke pemerintah provinsi di proyek reklmasi teluk Jakarta. Karena selama ini. mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak pernah menghadiri rapat soal pembahasan reperda reklami teluk Jakarta.

"Ffenggak tahu saya, tanya ke Pak Sanusi saja," ujar Heru selepas menjalani pemeriksaan di KPK sekitar pukul 18:30 WIB, Kamis ( 14/4 ).

Ketidaktahunya terkait permasalahan kewajiban kontribusi ke Pemprov DKI Jakarta itu lantaran Heru tengah menjalani pendidikan. Terlebih lagi, dia jarang mengikuti rapat pembahasan raperda zonasi tengang reklamasi. Pengembang ingin, angka itu diubah menjadi 5 persen saja.

Berita Online - Dia pun mengetahui adanya penurunan persantase kewajiban kontribusi yang harus diberikan kepada pemprov DKI mendampingi Ahok ini

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka atas kasus suap terkait pembahasan rapreda ( Rancangan peraturan daerah ) zonasi wilaya pesisir dan pulau-pulau kecil ( RZWP3K ) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara. Tidak hanya menetapkan tersangka KPK pun telah mengajukan enam orang yang dicegah berpergian ke luar negeri Direktorat Imigrasi.

keenam orang tersebut diantaranya Ariesman Widjaja, Presdir PT Agung Podomoro Land, Sugianto Kusuma CEO PT Agung Sedayu Group, Gerry Swasta, berlian Sekretaris Presdir Agung Podomoro Land, Sunny Tanu widjaja staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Richard Halim Kusuma Direktur PT Agung Sedayu Group.

Media Online - Pada Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK kamis ( 31/4) disebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Ketua komisi D DPRD DKI M Sanusi ditangkap saat melakukan transaksi dengan pihak swasta berinisial GEF yang berperan sebagai perantara dari PT Agung Podomoro Land ( APL ).

PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu, Perusahaan ii melakukan pembangun dalam proyek reklamasi itu, Perusahaan ini melakukan pembangungan pulau G Seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung podomoro Land dan Pt Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G Seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.

Kumpulan Berita Ahok

4 Sentilan Ahok untuk BPK soal Audit Sumber Waras

Berita Ahok - Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) kembali memanas. Hal ini menyusul audit BPK terkait RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Dalam hasil audit, BPK menilai ada ketidaksesuaian prosedur dalam proses pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras ( YKSW ). Pemprov DKI dianggap membeli dengan harga lebih tinggi dari seharusnya hi8ngga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Berita Online - Lahan RS Sumber Waras itu dibeli dengan harga Rp 800 miliar. Dana diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2014.

Namun Ahok meyakini, pembelian lahan tersebut tidak menimbulkan kerugian negara. Dia menilai audit yang dihasilkan BPK adalah sesuatu yang ngawur

Media Online - BPK pun menyerahkan hasil audit tersebut ke KPK untuk menyelidiki dugaan adanya kerugian negara dalam kasus RS Sumber Waras. Sejumlah pihak dipanggil dalam mengungkap kasus tersebut. Salah satunya adalah Ahok yang diperiksa pada Selasa 12 April 2016.

Usai digali keterangan KPK, Ahok pun menyentil BPK terkait hasil Audit tersebut. 4 Sentilan yang dilontarkan suami Veronica Tan tersebut. Apa saja? Berikut ini ulasannya

Kumpulan Berita Ahok

 Raperda disetop, Ahok tetap ngotot bikin reklamasi di pantai Jakarta

Berita Ahok - DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan pembahasan dua rancangan peraturan daerah ( raperda ) terkait reklamasi. Dua rancangan aturan tersebut meliputi  Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( ZWP3K ).

Keputusan ini diambil sebagai dampak ditangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi oleh KPK. Sanusi ditangkap karena diduga menerima suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land untuk mengintervensi soal raperda zonasi yang tengah dibahas DPRD DKI.

Berita Online - Kuat Dugaan, pengembang ingin menurunkan angkat kontribusi yang ada di draf raperda dari 15 persen hanya menjadi 5 persen saja. Pengembang merasa keberatan dengan syarat kontribusi 15 persen karena harus mengeluarkan kocek lebih dalam untuk setor ke Pemprov DKI.

"DPRD DKI memutuskan bahwa untuk pemabahasan Raperda tentang rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan raperda tata ruang kawasan strategis dihentikan. Tambahan surat Rapimgab akan dikirimkan ke gubernur," kata Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa ( 12/4 ).

Media Online - Rencana Pemprov DKI melakukan reklamasi ini memang banyak ditentang berbagai pihak. Khususnya para nelayan dan pegiat lingkungan yang menilai reklamasi merugikan ekosistem alam, para nelayan juga kesulitan mencari karena aktivitas pembuatan pulau itu.

Kasus M Sanusi yang melibatkan stafsus Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ( Ahok ) ini membuat penolakan reklamasi semakin besar. Terlebih DPRD DKI sudah memutuskan untuk mengehentikan pembahasan raperda tentang zonasi reklamasi itu.

Namun sayang, Ahok tetap berkeras jika proyek reklamasi harus tetap berjalan meskipun, pembahasan raperda itu sudah dihentikan oleh legislatif. Dengan alasan menguntungkan. Ahok ngotot reklamasi harus terus berjalan. Pemprov justru dinilai rugi jika proyek reklamasi mangkrak.

Kumpulang Bertia Ahok

Ahok meradang Mahkamah Etik BPK tidak tanggapi aduannya

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meradang melihat lambannya respon Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI untuk meminta Keterangan terkait aduannya ke Mahkamah Etik BPK. 8 Bulan lamanya Ahok menunggu dan mengaku hingga sekarang belum dipanggil.

Aduan itu, kata Ahok, dikarenakan auditor BPK telah melakukan pelanggaran audit terkait pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2014.

"Surat tersebut sudah tercatat dengan nomor pelapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sampai hari ini Agustus sampai April, Delapan bulan tidak manggil saya, terus bilang saya enggak ngikutin UU. Ini apa bos! lu kira gue takut! kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu ( 13/4 ).

Berita Online - Dengan nada emosi, dia menunjukan kertas surat aduan yang ditulisnnya pada 3 Agustus lalu ke Mahkamah Etik BPK RI. Ahok kesal lantaran tidak terima dengan laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) yang menyebut pembelian lahan RS Sumber Waras di Jakarta Barat ada kerugian anggaran daerah.

Dalam hasil auditnya BPK menaksir pembelian lahan RS Sumber Waras merugikan daerah-daerah Rp 191 milliar dari adanya selisih angka dalam pembelian lahan yang dilakukan PT Ciptura Karya Unggul Sebesar Rp 564,355 miliar. Sedangkan angka pembelian lahan milik RS Sumber Waras yang dilakukan Pemprov DKI senilai Rp 755 milliar.

BPK memang tak merinci Nilai jual Objek Pajak ( NJOP ) yang dilakukan pada saat PT Ciptura Karya unggul melakukan pembelian lahan. Harga pada saat bertransaksi dengan PT KCU, tanah permeter di hargai Rp 12 juta sesuai dengan harga tahun 2012 hingga 2013. Sedangkan pada saat Pemprov DKI melakukan pembelian harga tanah milik RS Sumber Waras sudah mencapai Rp 20 juta sesuai dengan tahun 2014.

Media Online - "Saya tulis laporan atas hasil pemeriksaan, Saya tulis begitu lengkap keberantan dan tanggapan atas substansi terhadap temuan pemeriksaan pengadaan lahan Sumber Waras sebagaimana terlampir," tegas sambil menghitung bulan Agustus 2015 hingga saat ini.

Dua minggu berselang surat aduan tersebut di balas oleh Mahkamah Etik BPK RI pada 18 Agustus 2015. Isinya adalah janji akan memintai keterangan Ahok soal keberatan yang dimaksud, Sayangnya, hingga saat ini tak kunjung dipanggil.

Kumpulan Berita Ahok

Sering Kena Razia, Tukang Ketoprak Ini Ngotot Dukung Ahok

Berita Ahok -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikenal tegas. Di era kepemimpinannya, dia sudah beberapa kali menertibkan bangunan serta pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban umum

Berita Online - Tak sedikit warga kesal dengan sikap arogan mantan Bupati Belitung Timur ini. Namun, seorang pedagang Ketoprak bernama Soleh yang biasanya mangkal di depan Masjid Cut Mutia, Menteng Jakarta Pusat ini justru punya pendapat lain;.

Sebagai pedagang kaki lima, dirinya memang kerap menjadi korban penertiban yang dilakukan Ahok. Kendati demikian, dirinya tetap mendukung Ahok maju sebagai Gubernur di Pilkada 2017 mendatang.

Media Online - biarin lah mas, Ahok jangan di ganggu. biar dia kerja dulu, lah wong kerjanya benar ya nggak apa-apa" ucapnya.

"Saya sih dukung dia lagi nggap apa-apa. Meski saya juga sering kena razia. Saya nonton saja sambil minum kopi sekalian mantau tiba-tiba ada Kamtib mau nertibin ," katanya lagi.

Kumpulan Berita Ahok

DKI untung Rp 47 T, alasan Ahok ngotot ingin lanjutkan reklamasi

Berita Ahok - Gubenur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan alasan dirinya ngotot melanjutkan proyek 17 pulai di Pantai Utara adalah karena ingin meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD ). Dia menyebut bila Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta disahkan oleh DPRD, maka akan menjadi keuntungan besar bagi Pemprov DKI.

Ahok memprediksi dari proyek reklamasi yang dilakukan sembilan pengambang di 17 pulau Pantai Utara Jakarta, keuntungan yang didapat sekitar Rp 47 triliun. Angka itu didapat dari kontribusi tambahan yang harus dibayar pengembang dalam rangka revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Berdasarkan hitungan, kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak ( NJOP ) total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

Berita Online - Selain itu, kedekatannya dengan pengusaha juga bisa menjadi pintu masuk dalam menambah pendapatan daerah. Dekat dengan pengambang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membantu membangun Jakarta.

"Saya baik sama pengembang itu dalam rangka dagang. Dari 17 pulau itu, mungkin bisa jadi dengan harga sekarang kita dapat ( PAD ) Rp 47 triliun. Selesai semua LRT ( Light Rail Transit ) DKI," tegangnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI telah sepakat menghentikan pembahasan Raperda tentang Renana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ( RZWP3K ) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta ( RTRKSPJ ),. Kesepakatan ini tercapai atas sikap sembilan fraksi atau seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Media Online - Artinya, Pembahasan Raperda akan dilanjutkan saat periode DPRD selanjutnya, yakni 2019-2024. Denbgan begitu, para pengembang tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas 17 pulau itu karena Izin Mendirikan bangunan ( IMB ) nya belum diatur.

"Dewan memutuskan berdasarkan hasil rapat pimpinan gabungan fraksi," kata Ketua DPRD DKI jakarta Prasetio Edi, kemarin.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok akan serahkan pengelolaan GOR pada swasta

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan tetap akan menghapus untik Pengelolaan Teknis ( UPT ) gelanggang olah raga ( GOR ). Ahok nantinya akan menyerahkan akan menyerahkan pengelola GOR Kepada Pihak Swasta.

"Itu makanya kami mau tawarkan ke swasta. Sekarang dari pada Rp 15 milliar- Ro 20 miliar masyarakat gak dapat? Mending kami yawarkan ke swasta kelola," jelas Ahok di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu ( 13/4 ).

Menurutnya, masyarakat yang melakukan pembayaran setiap menggunakan fasilitas GOR harus mendapatkan fasilitas terbaik. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak memungkiri perlunya waktu dalam menghapuskan UPT GOR. "Kamu GOR bayarkan? Duitnya juga jarang masuk ke kas," Tutupnya.

Berita Online - Seperti diberitakan sebelumnya, mengenai persoalan pengelolaan Taman Ismail Marzuki ( TIM ) mendapatkan kritikan para seniman sudah diselesaikan oleh Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Para seniman setuju dengan usulan bantuan dana hibah lewat Unit Pengelolaan Teknis di TIM.

"Kalau enggak pakai UPT bagaimana bisa kita hibah?lagian itu seniman yang mana? Seniman yang setuju juga ada." kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Jumat ( 19/6 ).

Dia membantah jika Unit Pengelolaan Teknis ( UPT ) di Taman Ismail Marzuki malah akan membangun mal atau apartemen. TIM dinilainya telah menghabiskan anggaran yang besar namun tidak terlihat hasilnya.

"Ciptura Center itu kan teater sama kayak TIM. TIM menghabiskan Rp 350 miliar sementara Ciputra ngabisin Rp 150 miliar. Bagusan siapa? Ciptura. harusnya TIM udah jauh lebih bagus di atas langit dong dong. konyolnya tuh gitu. Makanya lama-lama tuh nanti UPT kita bubarin," ujar dia.

Media Online - Lanjut Ahok, jika UPT diganti, maka harus bekerja sama dengan pihak swasta. Namun, pihak swasta harus memberikan kinerja yang bagus.

"Ngga usah keluar duit kita. Biar mereka yang bayar. Yang penting fungsi, sama seperti GOR. GOR DKI bagus enggak? keluar duit tiap tahun bermiliaran pakai UPT. Mau renovasi keluar Rp 48 miliar. Di Amerika lebih besar dan besar dan bagus standarnya Rp 46 miliar saja. Kurang ajar enggak. Sudah mahal, enggak sesuai kualitas, ukuran enggak sesuai. Gimana kita mau atlet kita tanding di luar negeri? "Terang dia.

Selain itu, dia mengatakan akan mengganti pengurus unit Pengelola Teknis yang tak bekerja dengan baik. Bahkan. dia akan mengurangi PNS yang masuk dalam Unit Pengelola Teknis tersebut.

"Makanya sekarang saya juga bingung sama UPT. katanya itu urusanb seniman. Seniman kita subsidi. kalau enggak ada UPT engga bisa subsidi mereka. Nah, sekarang yang protes kamu catat namanya. Berapa orang yang protes. yang setuju berapa orang. ini ada kepentingan pribadi enggak," tutup dia.

Kumpulan Berita Ahok

Setiap berurusan soal Sumber Waras, Ahok tuding ada oknum di KPK

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menuding ada oknum di Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Tuding Ahok ini dia sampaikan Beberapa saat seblum saat sebelum dirinya mendatangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Beria Online - Ahok mengaku bingung mengapa dirinya masih dimintai keterangan dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Mengingat hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) tidak menunjukkan adanya niatan jahat dalam keputusan tersebut.

"Biasanya KPK kan minta BPK tuh audit investigasi. Sekarang saya gak tahu tuh dia mau minta apa. Apa mereka gak percaya BPK? Apa mereka mau cari sendiri? Saya percaya saja mereka ( KPK ) profesional," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa ( 12/4) kemarin.

Mantan Bupati Bangka Belitung Timur mengatakan, biasanya KPK hanya akan diam bilamana laporan yang masuk ternyata tidak benar. Sehingga dia merasa penasaran mengapa dirinya akan kembali dimintai keterangan terkait pembelian aset tersebut.

Media Online -  " Makanya gue juga pengen tahu mereka tanyanya apa. Kalau saling menuduhkan nantio kesannya gak profesional. Di KPK kan ada oknumnya saya juga gak tahu," tuturnya.

Ahok mengaku tidak ada persiapan khusus untuk memenuhi panggilan ini. Ahok hanya akan membawa berkas yang sebelum nya telah disiapkan saat memenuhi panggilan BPK dan Bareskrim Polri.

"Ya Siapin bahan yang persis dipanggil BPK sama Bareskrim saja. Ini terkait Sumber Waras. Aku kan dah lupakan ( Kasus Sumber Waras), kalau ditanyain lagi kan kita sudah bikin waktu kita mau ke BPK," tutupnya.

Kumpulan Berita Tentang Ahok

Target Ahok Pasca-Penggusuran Pasar Ikan Penjaringan

Berita Ahok - Pemprov DKI Jakarta telah meratakan kawasan Pasar Ikan dan Berencana membangun kawasan tersebut menjadi kawasan wisata bahari. Namun, meski telah menggusur warga Pemprov DKI belum menyelesaikan Rencana pemugaran Pasar Ikan dan kawasan di sekitarnya.

Berita Online - "Tim ahli cagar budaya hari ini baru meninjau, melihat sejauh mana kerusakan bangunan itu, Komponen mana yang perlu di pugar. Mereka membahas, baru merekomendasikan ke Pak Gubernur," kata Kepala Museum Bahari Husnison Nizar saat dihubungi, Selasa ( 12/4/2016 ).

Saat ini, Menurut Nizar, Pemprov baru berwacana membangun dan memugar kembali kawasan Pasar Ikan. Namun, untuk detail teknis, Pemprov belum memilikinya.

"yang penting bangunan cagar budaya dipulihkan dulu. Yang tadinya sungai jadi sungai. Pasar ikan juga jadi dipugar, tadinya kan ditempati masyarakat," ujar pria yang kerap disapa Soni itu.

Soni menyatakan belum dapat menentukan rentang waktu pemugaran hingga rampung menjadi kawasan wisata bahari.

"Belum tahu persis berapa lama, harus lihat kerusakannya seperti apa. Kalau sudah ketahuan, nanti dilihat pembahasannya gimana, bentuk tim. Baru menghitung berapa hari kerja," katanya.

Bangun Plaza dan Taman Parkir

Media Online - Targetnya, menurut Soni, tidak hanya mengembalikan kawasan Cagar Budaya Pasar Ikan seperti sediakala, namun pemerintah juga berencana membangun infrastruktur taman dan ruang interaksi publik.

"Plaza akan jadi ruang terbuka, lokasi plaza secara pasti belum ditentukan. Begitu juga pengembang yang akan membangun saya enggak tahu,"jelasnya.

Selain Plaza, infastruktur baru yang akan dibangun yaitu tanggul penahan air rob. Keberadaan tanggul, nantinya dapat dimafaatkan sebagai sarana transportasi bagi warga sekitar.

"Tanggul juga untuk menahan masuknya air ke kawasan Pasar Ikan," jelasnya

"Tidak mungkin hanya Pasar Ikan dirapikan, Jadi nanti akses ke Masjid Luar batang dipercantikan juga. Itu kan satu kesatuan wisata ziarah dan wisata bahari," katanya.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok: BPK Minta Batalkan Pembelian Lahan RS Sumber Waras

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kelar diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Berita Online -  Ahok diperiksa terkait penyelidikan dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ahok Menyatakan, BPK sempat meminta untuk membatalkan transaksi pembelian lahan. Namun hal tersebut tak bisa dilakukan.

Media Online - Ahok menjelaskan penolakan pembatalan tersebut didasari alasan yang tepat. Sebab, jika pembatalan itu dilakukan, maka negara akan mengalami kerugian.

"Pembelian tanah itu terang dan tunai. Kalau harus dibalikin, mesti jual balik. Mau enggak sumber waras di beli harga baru? Kalau pake harga lama, ( ada ) kerugian negara," kata Ahok, di Gedung KPK, Selasa ( 12/4/2016 ).

Usai diperiksa, Ahok enggan berbicara banyak. Dia hanya bicara beberapa patah kata sebelum meninggalkan gedung anti. rasuah tersebut.

Kumpulan Berita Ahok

Ahok: Pembelian Lahan RS Sumber Waras Tak Terkait NJOP

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menegaskan, Kasus pembelian tanah RS Sumber Waras tak ada hungungan dengan penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP.

Berita Online - "Ya belum, penetapan NJOP enggak perlu, enggak ada hubungannya," sebut Ahok di kantor KPK, Selasa ( 12/4/2016 ).

"Penjelasannya kan itu cuma dihitung dari tim teknis, kami hanya tanda tangan penetapan. Jadi enggak ada hubungan," kata dia.

Media Online - Adapun dalam hasil audit investigatifnya, BPK menyebeut ada 6 penyimpangan yang terjadi dalam pembelian lahan tersebut. Penyimpangan ini terjadi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pembentukan tim pengadaan pembelian RS Sumber Waras.

Tak hanya itu, peyimpangan juga terjadi dalam pembentukan harga dan penyerahan hasil pembelian. Dengan penyimpangan -penyimpangan yang terjadi, terdapat indikasi kerugian negara yang diakibatkan pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut.

Kumpulan Bertia Ahok

Kata Ahok Terkait Uang Rp5 M ke Anggota DPRD DKI

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) menanggapi terkait kabar sejumlah anggota dewan DPRD DKI Jakarta yang disebut-sebut meminta uang Rp 5 Miliar kepada pihak swasta.

Berita Online - Hal ini terkait uintuk menggolkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta yang telah menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sansusi dan Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

"Aku enggak tahu. Tapi bisa saja. Itu turunin persen ( Kewajiban Pengembang ) mungkin ya, bisa juga menahan jual mahal enggak mau putusin, enggak kuorom- kuorum bayar absen, ya saya enggak tahu, bisa saja bayar absen, 'kamukan butuh saya datang',"ujar Ahok di Balau Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa ( 12/4/2016 ).

Media Online - Mantan Bupati Belitung Timur menyerakan kabar yang beredar ini agar diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

"KPK bisa selidiki kasus itu dan sudah di panggil. KPK kan profesional. Apalagi KPK sudah sedap, dan pasti sudah ada bukti dengan sadap, ada skype, whatsapp, semua dikumpulin," ujar Ahok

Kumpulan Berita Ahok

Ada Bus Sekolah Gratis di Rumah Baru Warga Pasar Ikan

Berita Ahok - Sebagian warga yang menghuni kawasan Luar Batang, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara hari ini direlokasi ke Rumah Susun Sewa ( Rusunawa ) Marunda, Rawa Bebek, dan kapuk Muara.

Berita Online - Sebelumnya, warga Kalijodo yang direlokasi sudah terlebih dulu menempati Rusun Marunda, Sejumlah fasilitas yang disediakan Pemprov DKI Jakarta pun sudah lebih dulu mereka nikmati, seperti pendidikan dan transportasi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Atau Ahok mengatakan warga yang menempati Rusun Marunda tak perlu khawatir soal sekola anak-anak mereka. Sebab, Pemprov DKI akan membantu proses pemindahan sekolah para pelajar

Media Online - Para Siswa nantinya akan belajar di sekolah yang ada di sekitar Rusun Marunda. Bahkan mereka akan mendapatkan sejumlah fasilitas, seperti antar-jemput menggunakan bus sekolah.

"Kita akan pindahkan dia ke sekolah terdekat dan diantar. Sudah seperti anak orang kaya saja, dijemput bus. Dijemput bus loh, enggak ada yang lain yang begitu enak," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu 24 Februari lalu.

Selain itu, Pelajar yang tinggal di rusun akan mendapatkan beasiswa dari Pemprov DKI. Warga juga akan mendapatkan bantuan modal untuk usaha.

"Kamu begitu pindah ke rumah susun, saya tanggung Anda. Sekolah saya kasih beasiswa, saya kasih bus, saya kasih modal usaha," beber Ahok

Terkait fasilitas Rusun marunda yang dikabarkan masih buruk, Ahok menampik info tersebut. menurut dia, kerusakan pada suatu bangunan merupakan suatu yang lumrah.

"Fasilitas bukannya buruk. Namanya juga bangunan. kita beli rumah baru juga mesti perbaikan. Kamu tinggal dirumah kamu atapnya kadang-kadang enggak bocor ? dirumah kamu engselnya enggak pernah copot? ya sama, " ujar Ahok

Kumpulan Berita Ahok

Ahok: Saya Tidak Akan Mendaftar Jadi Calon PDIP

Berita Ahok - Gubernur DKI Jakarta Basuko Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan dirinya tak akan mendaftar penjaringan eksternal cagub PDIP untuk Pilkada DKI 2017 mendatang.

Berita Online - "Enggak, kita enggak akan daftar jalur penjaringan," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin ( 11/4/2016 ).

Ahok menegaskan akan tetap maju melalui jalur independen. Kepercayaan diri Ahok kian tinggi karena TemanAhok baru saja berhasil mencapai target 500 Ribu KTP.

"Independen sudah cukup, tadi baru syukuran. Saya bilang kalau mau aman idealnya terkumpul 1 juta KTP," ucap Ahok.

Pelaksana tugas ( Pit ) Ketua DPD PDIP DKI Jakarta, Bambang DH, sebelumnye menyatakan partainya membuka peluang pendaftaran penjarigan eksternal cagub dan cawagub DKI 2017 bagi siapa saja termasuk kepada Basuki Tjahaja Purnama atau AHok.

Media Online - Mantan walikota Surabaya itu menyatakan PDIP hanya akan mendukung cagub DKI yang mendaftar ke DPD atau DPC PDIP, tidak mendukung calon independen.

"Enggak Mungkin mendukung yang tidak mendaftarkan," ujar Bambang.

Saat ini, sudah ada enam cagub dari eksternal yang mendaftar di DPD DKI. Diantaranya Yusril Ihza Mahendra dan Hasnaeni 'Wanita Emas."

Sedangkan calon internal PDIP sendiri, untuk sementara terdapat dua nama yakni Djarot Saiful Hidayat dan Boy Sadikin.

Kumpulan Berita Ahok

Tanya Perlindungan Hak Cipta, Artis Ramai-ramai Temui Ahok

Berita Ahok - Sejumlah artis mendatangi Balai Kota DKI Jakarta Untuk bertemu Gubernur Basuk Tjahaja Purnama Atau Ahok. Mereka Meminta Kelanjutan perlindungan hak cipta atas produk seni yang telah dihasilkan

Berita Online - Artis dan publik figur tersebut diantaranya Tantowi yahya, Anang Hfermansyah, Ashanty, Aurel Hermansyah, serta Giring Nidji.

Media Online - Tantowi Yahya, selaku Ketua Umum Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu, dan pemusik Republik Indonesia ( PAPPRI ) mengatakan, membasmi pembajakanbukan hanya dengan menegakkan Undang-Undang hak Cipta. Namun juga penegakan Disiplin Pembina hak Cipta Untuk membayar Royaliti Pemilik hak cipta oleh pemerintah.

"Kami menghargai Pemerinta DKI Jakarta yang akan mengeluarkan Pergub Untuk memperkuat penagihan royaliti. Jadi sekarang kami follow up," ujar Tantowi di Balai Kota DKI Jakarta, Senin ( 11/4/2016 ).

Saat ini, lanjut Tantowi, jakarta masih menjadi pusat dan barometer para pegiat musik sehingga dia erarap Pemprov DKI dapat mengakkan aturan hak cipta.

"Mudah-mudahan beliau tegas dalam penegakan Hak Cipta ini." ucap Tantowi